Syarif-Demokrat: Interpelasi Remisi Tak Perlu

Syarif Hasan
Sumber :
  • VIVAnews/Adri Irianto

VIVAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan mencampuri rencana penggunaan hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal moratorium remisi bagi koruptor dan terpidana teroris. "Itu adalah hak mereka," kata Amir di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 13 Desember 2011.

Namun demikian, dia menilai penggunaan hak interpelasi dalam kasus moratorium itu tidak tepat. " Sebab kebijakan yang akan diinterpelasi tidak berkaitan dengan kepentingan umum," katanya.  " Tapi biarlah masyarakat yang menilai."

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan, menegaskan bahwa sebenarnya ancaman hak interpelasi itu tak seharusnya dilakukan DPR. "Rencana mengajukan hak interpelasi  sebaiknya tidak perlu ada," kata pria yang biasa dipanggail Syarif Hasan ini.

Rencana interpelasi DPR ini, kata Syarifudin, akan dibahas dalam Sekretariat Gabungan (Setgab). "Kami masih konsolidasi," kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu.

Sebagaimana luas diberitakan bahwa hingga saat ini, penggalangan dukungan penggunaan hak interpelasi terkait moratorium remisi terus dilakukan oleh sejumlah anggota DPR. Hingga Senin kemarin, setidaknya 100 anggota DPR disebutkan telah menandatangani dukungan pengunaan hak itu.

Sentil Gugatan Paslon 01 dan 03 di MK, Qodari Soroti 2 Hal Ini
Pelatih Arema FC, Widodo Cahyono Putro

Arema FC Langsung Tatap Laga Lawan PSS 

Arema FC dalam catatan buruk di dua laga terakhir Liga 1. Teranyar mereka dipecundangi Persebaya Surabaya dengan skor 0-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024