- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Komisi Hukum DPR akan membentuk panitia kerja (panja) penegakan hukum soal pertanahan, perkebunan, dan kehutanan. Panja ini dibentuk setelah para anggota Dewan datang ke Lampung untuk menyelusuri tragedi berdarah di Mesuji.
Menurut anggota Komisi III DOR Martin Hutabarat, DPR menemukan sejumlah kejanggalan dalam izin lahan yang diberikan kepada sejumlah perusahaan di sana. Misalnya perusahaan PT Silva Inhutani. Dalam izin yang diberikan Kementerian Perhutanan, perusahaan itu wajib menanam pohon untuk hutan industri. "Tapi kenyataannya mereka menanam nanas dan singkong," kata Martin di Gedung DPR, Senin 19 Desember 2011.
Contoh lainnya, PT BSMI. Seharusnya mereka memberikan plasma seluas 7.000 hektare dari tanah yang diberikan pemerintah seluas 10.000 hektare. "Kelalaian pemerintah menangani ini sejak lama, soal tanah pemerintah tidak mengawasi pembuatan plasma. Ini sebenarnya yang dipersoalkan," jelasnya.
Panja ini dibentuk, kata Martin karena banyaknya lahan yang menjadi sengketa. "Coba kalau kita lihat di Kalimantan, pasti banyak," kata politisi Gerindra ini.
Martin juga mengatakan, selama ini Badan Pertanahan Negara (BPN) tak berpihak pada rakyat. (sj)
Terungkap Kelakuan Ayu Dewi di Rumah, Ternyata Aslinya Begini
Ayu Dewi mengungkapkan jika dirinya memiliki sisi kepribadian yang berbeda saat ia berada di rumah. Saat di rumah, ia memiliki sifat tegas dan mengatur kehidupan keluarga
