- tvOne
VIVAnews -- Dalam kunjungannya ke Lampung untuk menelusuri kasus berdarah di Mesuji, Anggota Dewan dari Komisi Hukum menemukan sejumlah kejanggalan dalam izin lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Akibatnya, perusahaan dan warga setempat berkonflik selama bertahun-tahun dan berujung pembantaian.
Menanggapi temuan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie mengatakan, satu-satunya solusi untuk memecahkan masalah ini adalah dengan duduk bersama dan berdiskusi. "Investor dilindungi, tapi perhatikan rakyatnya," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin 19 Desember 2011.
Namun, kata Marzuki, jika perusahaan tersebut melanggar hukum dengan menggunakan lahan tersebut yang mestinya digunakan untuk hutan tanaman industri, maka perlu diadakan investigasi. Hal itu dengan menggunakan tim terpadu dari semua unsur. "Tapi harus dalam kerangka hukum dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat," kata dia.
Namun, kata Marzuki dalam kasus sengkata lahan seperti yang terjadi di Mesuji, jangan menggunakan hukum formal namun, menggunakan asas keadilan. "Ini urusan surat menyurat, masyarakat tidak punya surat. Pasti kalah. Hukum harus adil dan berpihak ke kepentingan yang lebih luas," kata dia.
Solusinya, kata dia, harus ada musyawarah mufakat namun, jangan melibatkan semua orang dan jangan langsung berhadapan dengan masyarakat. "Kalau berhadap-hadapan rakyat pasti kalah. Harus mempertimbangkan kepentingan umum. Bagaimana mempertimbangkan kepentingan yang win-win," kata dia.
Marzuki menambahkan, jika perusahaan itu terbukti menfasilitasi pembantaian, maka harus segera diproses hukum. "Kalau menfalislitasi pembantaian, ya nggak usah tunggu. Usir saja. Hukum ditegakkan, tindak pidana disidik dan masuk penjara. Kalau sudah sistemik perusahaan cabut saja," kata dia.
Di tempat lain, Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan, dirinya belum mengetahui lebih banyak mengenai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Sodong, Lampung.
Namun, Din meminta pemerintah dapat lebih berpihak pada masyarakat dalam mengatasi permasalahan Mesuji. Namun, jika memang ada tindakan kekerasan oleh siapa pun harus diberi sanksi hukum yang tegas.
"Tidak boleh terjadi lagi pada era di mana kita menegakan HAM ini, dan apalagi jika ada kehadiran dari perusahaan, apalagi ada unsur asingnya. Negara atau pemerintah harus menunjukan keberpihakannya kepada rakyat. Ini yang langka di negara kita. Sering pemerintah pusat dan daerah tidak menunjukan keberpihakannya kepada rakyat ketika ada perselisihan dengan persuahaan, sering yang dimenangkan perusahaan," kata Din.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
