VIVAnews - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan komitmen upaya penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menuntaskan persoalan-persoalan hukum.
Hal itu terlihat dari mandegnya penanganan kasus-kasus besar yang berhubungan dengan kekuasaan seperti kasus Bank Century, mafia suara pemilu, dan korupsi lainnya.
"Polri, Kejaksaan dan KPK masih punya kegamangan dalam mengusut kasus-kasus besar, atau yang berkaitan dengan partai politik penguasa. Tapi kalau menyangkut kasus misalnya dari partai di luar kekuasaan, mereka akan cepat merespon," kata Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan dalam acara Catatan Hukum 2011 PDI Perjuangan, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 28 Desember 2011.
Trimedya mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus menuntaskan kasus Nazaruddin khususnya dalam hal proyek Hambalang. Menurutnya, Nazar secara jelas menyebutkan beberapa bukti yang mengarah ke salah satu oknum penguasa.
"Nah, KPK harus keluar dari kegamangan. Mereka harus bisa tetap independen, dan jangan terus terkooptasi dengan kekuasaan politik pemerintahan," ujarnya.
Selain itu, Anggota komisi III DPR RI tersebut juga menantang kepolisian untuk menuntaskan kasus dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi, yang diduga melibatkan politisi Partai Demokrat Andi Nurpati yang kini mandeg. Trimedya mengaku mendapat informasi bahwa penyidik Mabes Polri sebenarnya sudah matang untuk meningkatkan status Andi Nurpati yang sampai saat ini masih sebagai saksi.
"Begitulah keadaan dan faktanya. Tetapi jika mereka menangani kasus-kasus yang menyangkut dari partai di luar kekuasaan, PDI-P misalnya (dalam kasus cek pelawat), mereka sangat cepat merespon," ucapnya. (umi)
Terpopuler: Beda Sikap Ria Ricis-Teuku Ryan Perlakukan Orang Tua, Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Berikut deretan 4 rangkuman artikel terpopuler kanal Showbiz VIVA.co.id dalam Round Up sepanjang edisi Rabu 24 April 2024.
