- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - DPR masih memilih vendor mana yang menawarkan harga finger print yang lebih murah. Semula, sebuah vendor menawarkan Rp4 miliar.
"Lalu, turun lagi. Ada vendor yang lain (menawarkan) Rp3,7 miliar. Lebih murah," kata Soemirat, Kepala Biro pemeliharaan bangunan dan instalasi Setjen DPR, Rabu 4 Januari 2012.
Menurutnya, berbagai vendor menawarkan alat dengan berbagai harga, tapi yang paling mahal adalah bagian piranti lunak atau software. "Ada yang Rp9,5 juta. Ada juga yang Rp5,5 juta. Yang mahal ternyata software-nya. Itu sudah termasuk CCTV dan sistem aplikasi yang kita inginkan apa," jelasnya.
Alat-alat ini nantinya akan ditempatkan di beberapa titik di Gedung DPR. "Kalau pintu masuk sidang paripurna ada 16 finger print, 8 masuk, 8 keluar," jelasnya. Alat ini akan diletakkan di dua pintu besar depan, satu pintu besar samping dan dua pintu besar belakang. "Kalau dikehendaki kurang (dari 16), harganya turun."
Kapan akan berjalan? "Sesuai edaran menteri keuangan paling lambat semua kegiatan diumumkan tanggal 16 Januari. Nanti kami umumkan semua."
Sebelumnya, pengadaan absen sistem sidik jari ini mendapat tentangan dari sejumlah anggota DPR di Rapat Paripurna. Mereka menilai, sistem finger print melecehkan anggota dewan.
“Saya bukan termasuk anggota yang suka titip absen. Tapi penerapan finger print dalam rapat paripurna adalah keputusan reaktif yang cenderung melecehkan anggota, seakan integritasnya diragukan,” kata anggota Fraksi PDIP Indah Kurnia dalam interupsinya di Gedung DPR RI, awal Desember lalu.
Absensi finger print yang bisa menghabiskan dana sampai Rp4 miliar, menurut Indah tak sebanding dengan efektivitasnya. Ia menjelaskan, anggota DPR tidak bisa dinilai dari kehadiran fisiknya dalam suatu rapat saja, tapi dari kinerjanya selaku anggota DPR.
Interupsi Indah ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin sidang paripurna DPR.
Priyo menjelaskan, penerapan absensi finger print sebetulnya niat baik dari pimpinan untuk mengontrol efektivitas dan kedisiplinan anggota dewan. “Tapi kalau menimbulkan persepsi anggota DPR seperti karyawan, maka kami akan mengundang ketua-ketua fraksi untuk membahas masalah ini,” terang politisi Golkar ini. Apapun, ia menambahkan, sistem kerja di DPR memang berbeda dengan karyawan-karyawan kantoran pada umumnya. (umi)
Viral Beli Sepatu Bola Rp10 Juta, Kena Pajak Rp31 Juta, Ini Kata Bea Cukai
Bea Cukai mengatakan bahwa pengenaan pajak Rp 31,8 juta tersebut merupakan sanksi ketidaksesuaian Cost, Insurance and Freight (CIF) atau total nilai harga barang ditambah
