- Biro Pers Istana Presiden/ Abror Rizki
VIVAnews - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi mengatakan, secara teoritis, penilaian negatif atas kinerja pemerintah dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penilaian kinerja pemimpin nasional akan berdampak negatif atas kelangsungan politik incumbent.
Menurut dia, kekuatan incumbent yang paling nyata jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden 2014 adalah Partai Demokrat (PD).
"Presiden SBY tidak bisa maju lagi karena konstitusi membatasinya, karena itu isu tentang kelangsungan kekuasaannya menjadi tidak relevan," kata Dodi di Jakarta, Minggu, 8 Januari 2012.
Dodi mengungkapkan, penilaian rakyat atas kinerja pemerintahan dalam pemberantasan korupsi mempunyai pengaruh cukup besar terhadap Partai Demokrat.
Dari hasil survei diketahui, 24,7 persen responden menilai efek penilaian atas kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi terhadap Partai Demokrat akan sangat baik bagi partai. Sementara hasil lainnya adalah baik 17,6 persen, buruk 12,1 persen, dan sangat buruk 10,5 persen.
"Penilaian atas kinerja pemerintah ini memang bukan segala-galanya bagi kelangsungan Partai Demokrat. Tapi sulit bagi partai ini pada 2014 bila tidak ada perbaikan kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi," kata Dodi.
Seperti diketahui, LSI merilis hasil survei pada Desember 2011 dengan pertanyaan, "Bagaimana Ibu/Bapak melihat penegakan hukum secara nasional sekarang? sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?"
Hasilnya hanya 1,9 persen responden menjawab sangat baik. Yang menjawab baik 31,3 persen, kategori sedang 18 persen, buruk 32,6 persen, sangat buruk 9,8 dan tidak jawab/tidak tahu sebanyak 6,3 persen.
Survei itu mengambil sample sebanyak 1.220 responden. Diperkirakan margin of error plus-minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancara pada 8-17 Desember 2011.
Pakar Sebut Kehadiran Anies di KPU Tunjukkan Komitmen Prinsip Bernegara dan Berdemokrasi
Pakar komunikasi politik menilai kehadiran Anies Baswedan di KPU saat penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen pada prinsip berdemokrasi.
