- Antara/ Ampelsa
VIVAnews - Hari ini, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kepala Badan Intelijen Negara, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian dan Ketua Badan Pengawas Pemilu ke gedung parlemen.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, pertemuan ini hendak mencari penjelasan utuh dan tuntas soal pemilihan kepala daerah Aceh yang mengkhawatirkan. Ketua Bidang Politik Partai Golkar itu menyebut, proses pilkada Aceh ini sudah membuat 10 orang tewas.
"Bahkan, sudah menggergaji gerdu listrik membuat suasana tidak nyaman dan teror yang saya khawatir akan berkepanjangan dan gaduh," kata Priyo sebelum rapat di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 12 Januari 2012. "Karena itu, hari ini kami minta pemerintah menjelaskan secara lebih utuh dan tuntas tentang persiapan itu."
DPR sendiri sudah mengirim tim ke Aceh untuk mengetahui persoalan. Namun tim dipanggil kembali ke Jakarta, untuk bertemu dengan pemerintah pusat.
"Singkatnya, dari kami, DPR, memberikan pandangan agar Pemilukada dan peristiwa demokrasi di Aceh jangan sampai menimbulkan masalah yang justru mengkhawatirkan bagi kita bersama," kata Priyo. "Jangan Pemilukada di Aceh ini akan menggugurkan bangunan yang dengan susah payah kita bangun yaitu kedamaian Aceh. Nyawa manusia jauh lebih penting ketimbang masalah Pemilukada."
Priyo menyebutkan, ada pihak-pihak merasa belum diberi tempat berpartisipasi dalam Pilkada ini, terutama eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka. "Kami meminta agar pemerintah mencari jalan keluar memberi kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi dan mengusung calonnya. Setelah itu kita selenggarakan Pemilukada semua pihak sudah mengusung calonnya. Sehingga yang menang harus diakui itu murni pilihan rakyat Aceh," kata Priyo.
Apakah solusi itu termasuk penundaan, silakan pemerintah atau KPU mencari jalan keluarnya. Sejauh ini ada dua cara, yakni pertama dengan menggugat melalui Mahkamah Konstitusi agar bisa menunda putaran pilkada Aceh. "Saya berterimakasih Mendagri sudah lakukan itu," kata Priyo.
Cara kedua, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang untuk menunda Pilkada. "Atau apalah namanya untuk memayungi, untuk berikan kesempatan (pada pihak lain untuk ikut pilkada). Tidak perlu lama, mungkin sekian minggu atau paling lama 1 bulan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengsung calon-calonnya." (eh)
KPK Siap Dampingi Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran dari Potensi Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengatakan bakal memonitor program makan siang gratis yang jadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka
