- www.dpr.go.id
VIVAnews - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menyatakan Pimpinan DPR sudah membahas teguran terhadap Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh. Teguran itu berasal dari Ketua DPR Marzuki Alie.
Menurut Pram, polemik proyek renovasi dan pembangunan di DPR serta kontroversi biaya ruang rapat baru Banggar mesti menjadi pembelajaran bagi DPR dalam mengelola anggaran. "Baik DPR, Banggar, Setjen, untuk melakukan perubahan secara mendasar bagaimana pengelolaan anggaran terutama yang terkait dengan BURT. Karena seringkali anggaran itu dituntut terlalu bersamaan dengan yang lain sehingga tidak terbaca," kata Pram di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 16 Januari 2012.
Pram mengaku tidak tahu detail anggaran-anggaran proyek renovasi dan pembangunan di DPR tersebut. "Kalau pimpinan lainnya tentu di luar ketua DPR sebagai Ketua BURT sama sekali tidak tahu," kata Pram.
Oleh karena itu, Pram mengusulkan perubahan mekanisme pengelolaan anggaran fasilitas yang berkaitan dengan DPR. "Mekanisme ini yang harus diubah, untuk hal-hal yang sensitif harus pimpinan DPR yang lainnya tahu," kata Pram.
Terkait renovasi toilet misalnya, menurut Pram, banyak orang masih memperdebatkan apakah anggaran Rp2miliar memang untuk fasilitas 560 anggota atau juga untuk kepentingan banyak orang lainnya.
"Tapi untuk persoalan renovasi ruang Banggar Rp20miliar, furniture dan lainnya yang didatangkan dari luar, itu menyentuh rasa keadilan, kemudian publik mengecam dan publik marah itu menurut saya sangat wajar," kata Pram.
Sebelumnya, Ninin sendiri sudah menjelaskan renovasi ruang Banggar tersebut. Menurut Ninin, ruangan Banggar DPR sudah tidak mampu memadai untuk rapat-rapat Banggar DPR. Klik tautan ini untuk penjelasan Ninin. (adi)
Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto Singgung Lahan 3 Ribu Hektare di Musrembang
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyingung terkait dengan lahan di Sungai Penuh yang bisa dimanfaatkan menjadi lumbung ketahanan pangan.
