- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews -- Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menyatakan, penggunaan anggaran Rp20 miliar untuk renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR yang baru sungguh keterlaluan.
"Secara jujur saya mengatakan, dalam bahasa yang terang benderang, kalau kelakuannya seperti itu ya tambeng namanya. Tambeng itu kebangetan banget," ujar Pram di DPR RI, Senin 16 Januari 2012.
Menurut Pram, penggunaan anggaran sebesar itu untuk renovasi ruang rapat jelas mengundang kecaman masyarakat. "Ini sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Tentunya pimpinan DPR dan Banggar harus melakukan introspeksi. Tugas utama lembaga ini bukan merenovasi gedungnya tapi membuat legislasi," kata Pram.
Sehingga, lanjut Pram, dalam persoalan renovasi, terutama yang memakan biaya cukup besar dan mendapat perhatian publik yang besar, harus sepengetahuan pimpinan DPR. "Seyogyanya pimpinan DPR tahu, tidak semata-mata di BURT," kata Pram.
Menurut Pram, meski Ketua DPR merupakan Ketua BURT, belum tentu mengetahui seluruh urusan anggaran fasilitas DPR secara detail. "Saya juga mencoba menelusuri lebih lanjut, jangan-jangan karena kesibukan Ketua BURT sehingga laporan BURT itu banyak yang Ketua BURT tidak tahu. Sebagai Ketua DPR pasti sibuk sekali sehingga tidak dibaca detilnya, sehingga muncul sisipan atau pengusulan-pengusulan lain yang secara substansial Ketua BURT tidak tahu," kata Pram. "Saya yang termasuk melihat mungkin dia nggak tahu," tambah Pram.
Pram berharap polemik anggaran pembangunan atau renovasi DPR tak terulang lagi. "Dalam rencana renovasi perbaikan pembangunan apapun maka wajib pimpinan DPR lain tahu, jadi kalau ada pertanyaan publik bisa menjawab. Aneh kalau pimpinan DPR ditanya oleh masyarakat publik, konstituen, dan bilang tidak tahu. Dalam konteks renovasi WC ataupun Banggar kami tidak tahu," kata Pram.
Seperti diketahui, Rp20 miliar digunakan hanya untuk merenovasi ruang rapat Banggar. Ada sejumlah elemen pemborosan, kursi impor dari Jerman, tata suara dan pencahayaan, tiga LCD televisi yang besar, 2x2 meter.
Dalam penjelasannya, Sekretaris Jenderal DPR, Nining Indra Saleh mengatakan, uang sidang ini merupakan sarana penunjang kegiatan anggota DPR, oleh karena itu, harus mendukung kegiatan anggota dewan secara penuh.
Ruangan ini direnovasi karena digunakan untuk rapat-rapat, seperti panja untuk membahas soal APBN. Selain itu jumlah anggota banggar sebanyak 85 orang.
"Dengan kondisi ruang rapat yang sekarang, kapasitas ruangan tersebut tidak memadai. Selain itu rapat panja yang dilakukan paralel artinya dilakukan bersama-sama dalam satu waktu, dan tamu dari pemerintah berjumlah 100-150 orang," kata dia.
Apa saja yang dinilai tidak memadai? "Penerangan yang kurang, akustik yang kurang memadai, furniture yang terlalu besar sehingga tidak menampung semua undangan dan sound system juga tidak memadai."
Renovasi ruangan ini dilakukan dengan mengoptimalkan ruang yang ada, yakni memperkecil furniture dan memperbaharui sistem, penerangan, AC, akustik, lantai dan langit-langit. (adi)
Delegasi Korea Utara Kunjungi Iran, Isu Kerjasama Semakin Kuat
Delegasi negara Republik Korea Utara yang dipimpin oleh menteri kabinet perdagangan internasional, melakukan kunjungan negara ke Iran, kata media resmi pemerintah Korut.
