- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Ruang rapat baru Badan Anggaran DPR RI nan mewah tak hanya jadi bahan omelan masyarakat. Di internal DPR pun jadi polemik, bahkan saling lempar tanggung jawab.
Ketua DPR sekaligus Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Marzuki Alie mengatakan, Sekjen bertanggungjawab atas pemborosan yang menelan dana sebesar Rp20 miliar itu. Ia mengaku tak tahu menahu. Sebaliknya sejumlah pihak menilai, ia tak mungkin tidak tahu.
Terkait polemik ini, Badan kehormatan DPR telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Anggota BK dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah menyatakan, hasil pemeriksaan terhadap para pihak terkait proyek renovasi dan pembangunan DPR RI akan ditindaklanjuti dengan persetujuan piminan DPR.
"Kami akan follow up sampai tuntas. Kami mau ketemu dengan pimpinan dewan. Istilahnya, BK ingin agak keras juga kepada pimpinan dewan soal ini," ujar Fahri di DPR RI, Jakarta, Selasa 17 Januari 2012.
Menurut Fahri, Ketua BURT kerap tidak mengetahui persoalan yang ada karena kerap tidak hadir dalam rapat BURT, karena ketua BURT juga merangkap sebagai Ketua DPR RI.
"Ada masalah yang saya dengar itu, Pak Marzuki sebagai ketua BURT karena dia rangkap sebagai pimpinan dewan itu sering tidak hadir. Akhirnya tidak tahu persoalan," kata Fahri.
Oleh karena itu, menurut Fahri, UU MD3 perlu direvisi. "Menurut saya itu kesalahan UU, ngapain ketua DPR menjadi ketua BURT? Urusan apa itu," kata Fahri.
Apakah berarti akan meminta kepada pimpinan DPR agar Ketua BURT dipisah dengan ketua DPR?
"Dipisah dong. Nggak boleh anggota legislatif menjadi kuasa pengguna anggaran, tidak boleh. Itu secara konstitusional seharusnya kami judicial review," kata Fahri. (umi)