- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Ketua Badan Kehormatan DPR M Prakosa menyatakan proses klarifikasi para pihak terkait proyek renovasi dan pembangunan di DPR telah lengkap. Prakoso menilai anggaran untuk renovasi ruang rapat Banggar DPR Rp20 miliar, tidak wajar.
"Pihak yang terkait dengan masalah ini sudah kami undang semua, yaitu pimpinan BURT, pimpinan Banggar dan juga Sekjen," kata Prakosa usai rapat tertutup BK dengan pimpinan Banggar di DPR RI, Jakarta, Kamis 19 Januari 2012.
BK menilai tak ada masalah pada usulan Banggar kepada Sekjen DPR soal kebutuhan ruang rapat yang lebih kondusif. "Yang jadi masalah, kenapa biayanya terlalu tinggi, di luar kepatutan," kata Prakosa.
Setelah mengecek ruang Banggar DPR yang baru, BK berkesimpulan dana Rp20 miliar tidak wajar. "Kami lihat dengan anggaran yang demikian besar, ruangannya kan biasa-biasa saja. Artinya, ada kejanggalan juga. Ruangannya tidak lebih nikmat dibanding ruang kita di BK. Tidak lebih bagus, tidak lebih anggun," kata Prakosa.
Kesimpulan kedua, lanjut Prakosa, masalah ini perlu mendapat pemeriksaan audit pihak lain, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Dari sini nanti akan dilihat apakah ada penyimpangan, kalau ada penyimpangan yang berindikasi pidana nanti akan kita rekomendasi ke penegak hukum," kata Prakosa.
Sebelumnya, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Kesekretariatan Jenderal DPR Soemirat menyatakan, spesifikasi fasilitas ruang rapat baru Banggar memang diusulkan oleh konsultan, yaitu PT Gubah Laras. Usulan tersebut lantas disetujui oleh pimpinan Banggar.
“Spesifikasi disetujui. Spesifikasi datangnya dari konsultan semua, dari PT Gubah Laras. Mereka memberikan spesifikasi, kemudian ada pilihan, dan ditentukan. Jadi ketika dipresentasikan, dipilih salah satu,” papar Soemirat. Pihak yang memilih spesifikasi, kata dia “Banggar, bukan Sekjen. Hanya pimpinan Banggar dan wakilnya."
Padahal, anggaran proyek renovasi ruang rapat banggar awalnya tidak mencapai Rp20 miliar, melainkan hanya Rp2,7 miliar sesuai standar pemerintah. Namun anggaran membengkak karena spesifikasi ‘tinggi’ yang diminta oleh pimpinan Banggar sendiri.
Secara terpisah, Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng membantah keterangan Sekretariat Jenderal DPR tersebut. “Saya tidak mau menanggapi sesuatu hal yang mustahil dan tidak masuk akal sehat,” ujar Mekeng dalam pesan tertulisnya. (umi)
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar cenderung mendorong Ridwan Kamil (RK) maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang DKI Jakarta.
