Ruang Rapat Banggar

Taufiq Kiemas: Marzuki Kurang Hati-hati

Ruang Rapat Baru Banggar DPR
Sumber :
  • ANTARA/Yudhi Mahatma

VIVAnews - Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas, mencermati bahwa polemik mengenai proyek renovasi dan pembangunan di lingkungan DPR RI karena peran Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI tidak maksimal lantaran ketuanya merangkap sebagai Ketua DPR RI.

Taufiq memahami bahwa Marzuki Alie terlalu sibuk dengan tugasnya sebagai Ketua DPR RI sehingga tidak konsentrasi dalam tugasnya di BURT. "Saya rasa memang (tidak fokus), Ketua DPR banyak yang mesti diteken," ujar Taufik di Nusantara IV, Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat 20 Januari 2012.

Apalagi, menurut Taufiq, meski Marzuki sudah begitu banyak urusan yang mesti ditangani oleh Ketua DPR RI, kritikan terus datang bertubi-tubi.

Maka dalam polemik di antara pihak-pihak terkait proyek renovasi dan pembangunan di DPR tersebut, menurut Taufiq, Marzuki menjadi sorotan karena sebagai Ketua BURT ternyata tidak tahu besaran anggaran proyek tersebut. "Saya rasa, mungkin Pak Marzuki kurang hati-hati," kata Taufiq.

Taufiq menyayangkan polemik terkait proyek tersebut terjadi. Apalagi, Taufiq mengenal Marzuki sebagai orang yang selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jadi bisa dibilang Marzuki kecolongan soal proyek renovasi dan pembangunan di DPR ini? "Menurut saya, iya," kata Taufiq.

Taufiq setuju jika Marzuki telah melalaikan tugasnya di BURT. Namun, menurut dia, hal tersebut bukan keinginan Marzuki.

"Ya, boleh bilang lalai. Tapi saya rasa Pak Marzuki bukan orang yang tidak mengambil tanggung jawab," kata Taufik. "Saya tahu Pak Marzuki tak begitu."

Dalam kondisi seperti itu, menurut Taufiq, pihak Kesekjenan DPR juga seharusnya tidak melemparkan seluruh kesalahan kepada Ketua DPR yang juga Ketua BURT. Sekjen DPR RI mesti dapat lebih aktif melaporkan segala perkembangan informasi dan pelaksanaan proyek kepada Ketua DPR yang juga Ketua BURT.

"Seharusnya Sekjen kasih tahu juga, yang mengurus (proyek) itu kan Sekjen," kata Taufiq.

Taufiq menilai harus ada perbaikan sistem, Ketua DPR sebaiknya tidak merangkap jabatan sebagai Ketua BURT. "Ketua BURT jangan ketua parlemen. Kasihan, masa urusan WC dia juga yang mesti meneken," kata dia.

"BURT tetap diperlukan. Ketua BURT ke depan tetap anggota dewan, tapi jangan ketua DPR," tambah Taufiq.

Terkait langkah Marzuki hendak melaporkan sejumlah proyek mencurigakan di DPR kepada KPK, menurut Taufiq, hal itu harus berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang terlebih dahulu. "Kita punya BPKP. Saya rasa, serahkan ke BPKP. Lalu serahkan ke KPK," kata dia. (umi)

Kementerian Perdagangan dan Penegak Hukum Diminta Lebih Tegas Tangani Peredaran Oli Palsu
Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di MK

Sidang Sengketa Pilpres di MK, Bawaslu Sebut Jokowi Bagi-bagi Bansos Tak Langgar Netralitas

Cara Presiden Jokowi yang bagi-bagi bansos dekat spanduk pasangan 02 Prabowo-Gibran di Serang, Banten dipersoalkan.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024