- ANTARA/ Andika Wahyu
VIVAnews – Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta semua pihak tidak menggiring opini, mengait-ngaitkan, dan mempolitisasi proses hukum atas Nazaruddin, kepada Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.
“Kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan KPK bekerja dengan baik dan independen. Jangan didorong-dorong atau dipaksakan,” kata Ramadhan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 27 Januari 2012.
Menurutnya, setiap nama tokoh Partai Demokrat yang disebut dalam pengadilan kasus Nazaruddin, belum bisa dianggap sebagai kebenaran. Oleh karena itu, Ramadhan meminta masyarakat jangan mudah terpengaruh berbagai rumor yang beredar.
“Penyebutan tokoh partai kami di persidangan itu fakta persidangan, bukan fakta hukum,” tegas Ramadhan. Ia menambahkan, Demokrat mempunyai aturan jelas mengenai organisasi dan mekanisme kepartaian. Jadi, semua masalah yang dihadapi partai harus disikapi berdasarkan aturan tersebut.
“Demokrat itu partai modern. Segala sesuatu dan situasi di partai jawabannya ada di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau konstitusi partai,” kata Ramadhan.
Dengan demikian, ujarnya, isu pergantian kepemimpinan di Partai Demokrat yang muncul setelah rapat Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Demokrat di Cikeas adalah desas-desus yang tidak berdasar. Ramadhan mengatakan, tidak benar pula SBY telah mengantongi nama pengganti Anas.
“Isu soal penyiapan nama atau pergantian pimpinan, itu seribu persen tak berdasar. Yang dibahas Dewan Pembina itu hal strategis seperti pembinaan dan penguatan partai,” kata dia.
Anas sendiri sebelumnya membantah kabar yang menyebut SBY sudah menyiapkan nama untuk menggantikannya sebagai puncuk pimpinan Partai Demokrat. Baca pernyataan lengkap Anas di sini. Baca juga wawancara lengkap dengan Anas Urbaningrum. (umi)
Erick Thohir Buka suara soal Dugaan Pemain Naturalisasi Dibayar Bela Timnas Indonesia
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahawa pemain keturunan tidak dibayar supaya mau dinaturalisasi dan membela TImnas Indonesia.
