- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Badan Kehormatan DPR RI telah memanggil sejumlah pihak yang menjadi pelaksana dan terkait proyek renovasi ruang Badan Anggaran DPR RI yang luas dikecam publik karena menghabiskan anggaran negara hingga Rp20 miliar. Mereka adalah Sekretariat Jenderal DPR dan perusahaan kontraktor.
"Kami baru saja terima laporan dari Setjen, dari PT PP, Gubah Laras, dan pengawas," ujar Wakil Ketua Badan Kerhormatan DPR RI Siswono Yudohusodo di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin 30 Januari 2012.
Mereka, Siswono melanjutkan, sepakat untuk menggganti aksesori ruang Banggar yang baru. "Mereka sepakat dalam 1-2 hari ini barang-barang akan diganti," katanya.
Siswono belum mengetahui secara persis harga barang-barang pengganti untuk ruang Banggar baru tersebut. Namun menurutnya penggantian itu bakal menghasilkan banyak penghematan. Harga kursi pengganti, misalnya, berkisar Rp2juta per unit.
"Harga berapa kita belum tahu persis, tapi sekitar Rp1,5-2juta. Untuk sound system juga disederhanakan. Secara keseluruhan dilakukan penghematan," kata Siswono.
Namun, Siswono menjelaskan, tidak semua aksesori ruangan tersebut bisa diganti. "Kalau karpet dibongkar nggak bisa lagi dipasang karena akan rusak, ini sudah telanjur dan sulit diperbaiki," ujarnya.
Demikian pula dengan fasilitas video wall di ruangan tersebut. Karena sudah terpasang di tiga sudut maka tak bisa diubah lagi. Padahal, menurut dia, sebenarnya video wall cukup dipasang di dua sudut ruangan saja. "Ini juga susah diubah karena telanjur ada tiga."
Yang pasti, kursi yang disebut-sebut merupakan produk impor harus diganti. "Kalau kursi bisa segera diganti, supplier-nya setuju juga untuk diambil dan diganti. Kursi dari lokal saja, tapi kualitasnya bagus," kata Siswono.
Begitu pula dengan penerangan ruangan, diganti tak perlu yang mewah. Lukisan di dinding pun dicoret.
Alhasil, total anggaran yang bisa "dihemat" cukup lumayan. "Total pengurangan Rp5 miliar, total habisnya Rp14miliar," kata Siswono.
Lantas, bagaimana mekanisme pengembalian anggaran yang sudah telanjur digunakan?
"Sistem pengembalian dikembalikan kepada Setjen. Setjen yang mengurus. Mereka nanti akan membicarakan dengan BPKP bagaimana mekanisme pengembaliannya," kata Siswono. (kd)
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
