Kursi Mewah Banggar Jadi Sasaran Pertama
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Djaka Dwi Winarko mengatakan penggantian perabot di ruang banggar dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, perabot yang diganti hanya berupa kursi.
"Untuk sementara yang diganti kursinya saja, yang pasti datanya nanti akan kita berikan," kata Djaka ketika dihubungi, Selasa 31 Januari 2012.
Namun, kata Djaka, penggantian kursi itu harus disesuaikan terlebih dahulu. Nilai proyek penggantian kursi itu tersebut juga harus dibicarakan.
"Kita kan tidak bisa langsung, perlu ada pembicaran dan negosiasi. Penggantian akan dilakukan PT. Pembangunan Perumahan," ujar Djaka. "Belum hari ini."
Menurut dia, penggantian itu bisa dilakukan sepanjang pihak-pihak yang terkait sepakat. "Sejauh ini tidak ada halangan di kontrak para pihak, kebebasan antar pihak," kata Djaka.
Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan, M Prakoso mengatakan penggantian perabot itu dilakukan secara bertahap. Dimulai hari ini, perabotan yang dinilai bermasalah akan dikeluarkan, terutama kursi buatan Jerman yang harga per unitnya mencapai Rp24 juta. Proses pembongkaran ini, sudah tidak ada masalah sehingga bisa segera dilaksanakan.
Selain kursi, imbuhnya, DPR juga akan mengembalikan sound system. Sementara karpet dan video wall tetap terpasang. "Karpet sudah terpasang, kami biarkan. Video wall ada tiga. Kalau kami ganti juga tidak banyak, jadi tidak bagus."
Sebagai pengganti fasilitas yang dikembalikan, DPR berjanji akan menggunakan produk lokal yang dipilih karena kualitas tinggi tapi harga rendah. "Ada dua kata yang tidak boleh yaitu tidak boleh mewah dan tidak boleh impor," kata dia.
Sebelumnya, BK DPR sudah memeriksa para pihak yang terlibat dalam proyek renovasi ruang Banggar ini, termasuk konsultan proyek. BK DPR menemukan pihak yang harus bertanggung jawab dalam proyek yang menelan Rp 20 miliar itu adalah pejabat pembuat komitmen. "Iya Kepala Biro," ujar M. Prakosa.
Pejabat pembuat komitmen yang dimaksud adalah Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR, Soemirat. Menurut Prakosa, pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab terkait semua aspek dalam proyek ruang rapat Banggar.
"Tentunya yang bertanggung jawab terkait apapun, mengenai dana, speksifikasi, perencanaan anggaran, perencanaan desain ruangan itu semua tanggung jawab pejabat pembuat komitmen," tegasnya. Terkait dengan peran konsultan, kata Prakosa, juga tidak terlepas dari tanggung jawab pembuat komitmen. (eh)
Pentingnya Kesehatan di Masa Golden Age Anak, Bakal Tentukan Kondisi Masa Depan
Dalam masa golden age itu, terjadi juga perkembangan kepribadian anak dan pembentukan pola perilaku, sikap, serta ekspresi emosi.
