- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Badan Kehormatan DPR telah mengklarifikasi proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR kepada para pihak yang dinilai bertanggung jawab. Dari proses ini, BK menemukan lima indikasi pelanggaran.
Para pihak yang diklarifikasi BK DPR sejak 16 Januari 2012 adalah pimpinan Badan Utusan Rumah Tangga DPR, Sekertaris Jenderal, Pimpinan Badan Anggaran, kontraktor, pelaksana, dan konsultan pengawas renovasi ruang Banggar senilai Rp20 miliar itu.
Indikasi pelanggaran pertama adalah usulan dari Badan Anggaran kepada BURT. Kemudian hal itu dibahas oleh BURT dan dikembalikan pada Badan Anggaran. Setelah dianggarkan dari Badan Anggaran, kemudian diserahkan kepada BURT dan ditindaklanjuti oleh Sekjen DPR.
"Sementara, BURT merasa dilangkahi dalam proses karena Sekjen langsung berkoordinasi dengan pimpinan Badan Anggaran," kata Ketua Badan Kehormatan M Prakoso melalui rilis yang diterima wartawan, Selasa 7 Februari 2012.
Selain itu, ada kelemahan peraturan dan mekanisme seperti kesalahan Sekjen akan dibebankan kepada ketua DPR sebagai ex officio Ketua BURT.
BK, kata dia, berpendapat bahwa BURT tidak menggunakan kewenangan dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan renovasi yang dilaksanakan oleh Setjen. Sehingga terjadi pembiaran atas ketidakpatutan tingkat kemewahan atas pelaksanaan renovasi ruang Badan Anggaran.
Kedua, Setjen menggunakan plafon yang tertinggi dalam melakukan renovasi ini. Bahkan, kata Prakoso, BK menengarai ada nilai plafon yang sudah bocor kepada pihak-pihak berkepentingan. Misalnya, bocoran plafon yang bocor kepada konsultan perencana. "Maka konsultan perencana membuat spesifikasi yang cukup tinggi. Konsultan mungkin sudah tahu ada anggaran besar untuk renovasi ini."
Pelanggaran ketiga, pengadaan renovasi ruang ini mayoritas menggunakan produk impor. Hal ini, kata dia melanggar atas asas kepatutan dalam masyarakat.
Pelanggaran keempat, adanya diskriminatif terhadap alat kelengkapan DPR lain. Sementara pelanggaran kelima, ruang Badan Anggaran tidak fungsional sehingga biaya renovasi ruang Banggar membengkak.
Dengan temuan ini, BK berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menindaklanjuti laporan Ketua DPR pada Januari 2012. Saat itu, Ketua DPR melaporkan dugaan penggelembungan harga dalam proyek pengadaan di lingkungan DPR. Selain KPK, BK DPR juga minta auditor internal maupun eksternal mengaudit proyek renovasi ruang kerja Banggar ini.
Rekomendasi lain, BK juga meminta Setjen dan kontraktor mengurangi biaya renovasi ini. (sj)
Apple Officially Releases New iPad Pro with M4 Chip
Apple officially released the new iPad Pro in a stunningly thin and light design, taking portability and performance to the next level.
