VIVAnews - Yawadwipa Companies, pada Selasa 7 Februari 2012, resmi mengirim surat penawaran kepada PT Danareksa Sekuritas, agen penjual Bank Mutiara. Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, pembelian bank yang dulu dikenal dengan nama Bank Century ini bernuansa politis.
"Iya, ini pasti orang (pembeli) yang tahu akses ekonomi sekaligus akses politik," kata Pramono di Gedung DPR, Kamis 9 Februari 2012.
Menurut Pram, tak mungkin ada orang awam atau saudagar kaya --yang hanya mempertimbangkan untuk mendapatkan keuntungan-- membeli bank sakit ini. "Hanya pertimbangan dagang tanpa inside information pasti dia juga tidak berani untuk membeli," kata dia.
Pram yakin rencana pembelian Bank Century oleh Yawadwipa ini tak serta merta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pembelian ini, kata Pram pasti ada orang dalam yang membocorkan harga patokan Bank Mutiara ini. Jangan-jangan, kata dia, perusahaan yang dipakai untuk membeli bank tersebut hanya kendaraan saja. "Dipakai untuk melakukan entah money laundry," kata dia.
Yawadwipa, perusahaan yang baru berdiri pada 9 Januari 2012 ini, memasang harga US$750 juta atau sekitar Rp6,75 triliun untuk membeli Bank Mutiara. Jumlah yang sama dengan dana penyelamatan pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan pada 2008.
Selain pencucian uang, Pramono juga menduga ada upaya pembelian kembali aset bank yang dulu dikuasai Robert Tantular ini. Jika memang ingin melepas Bank Mutiara, imbuhnya, Pemerintah mesti menelusuri rekam jejak perusahaan pembeli. Siapa orang-orang yang berada di balik perusahaan itu. Pram yakin, pembeli ini bukan investor asing sebab bank ini masih bermasalah meski sudah mulai membaik.
Pram juga menduga orang yang ingin membeli bank ini adalah orang yang mau memanfaatkan keadaan karena Bank Mutiara ini telah di-reorganisasi dan telah menjadi bank yang bagus.
"Kalau mereka tawar dengan hal itu sebenarnya itu adalah harga penawaran, dan kita juga sudah dapat laporan tentang penawaran sebelumnya," kata dia.
Pemerintah juga diminta untuk berhati-hati untuk menentukan siapa yang berhak membeli Bank Mutiara ini. Hal ini, karena bank tersebut merupakan saham negara. "Jadi menurut saya ini bukan waktu yang tepat untuk jual Mutiara," kata Pram. (eh)
Sindir Heru Budi, Ketua DPRD: Siapapun Pj Gubernurnya Kalau Gak Radikal Ya Jakarta Tetap Banjir
Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti persoalan banjir di Jakarta. Padahal, Jakarta punya anggaran untuk mengatasi banjir.
