- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews – Salah satu tim sukses Anas Urbaningrum dalam Kongres Demokrat tahun 2010 lalu, Umar Arshal, mengatakan bahwa Partai Golkar dan PKS ikut menyumbang dana bagi Anas dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat di kongres itu yang dimenangi oleh Anas.
“Sumber dana bisa dipertanggungjawabkan dan berasal dari mana-mana, dari kami tim sukses dan semua partner, termasuk Golkar dan PKS,” kata Umar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Februari 2012. Menurutnya tidak ada politik uang atau suap-menyuap dalam Kongres Demokrat.
“Kami semua berkeringat. Nazar bilang ada permainan di putaran kedua. Itu omong kosong,” tegas Umar. Menurut anggota DPR itu, uang yang diberikan oleh tim sukses kepada peserta Kongres bukan merupakan uang suap, melainkan biaya akomodasi dan transportasi.
“Biaya transportasi tidak ditanggung oleh DPD, sehingga kami dari tim masing-masing memfasilitasi peserta. Sebanyak Rp3,5 juta untuk peserta berasal dari daerah yang dekat dengan lokasi kongres di Bandung, dan Rp5 juta untuk yang jaraknya jauh,” papar Umar.
Bantahan Golkar
Terkait ucapan Umar bahwa Golkar dan PKS ikut menyumbang dana bagi Anas, Wasekjen Partai Golkar Lalu Mara mengaku tidak tahu. “Masak mengurusi kantong orang per orang?” kata Lalu saat dihubungi VIVAnews. Yang pasti, imbuhnya, dalam berpolitik Golkar selalu menjaga fatsun dan tata krama seperti yang diamanatkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.
Sementara itu, Wakil Bendahara Partai Golkar Bambang Soesatyo berani memastikan bahwa Partai Golkar tidak pernah menggelontorkan uang untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. “Sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar, saya tidak pernah mencatat pengeluaran untuk partai lain,” kata Bambang secara terpisah.
Ia mengatakan tak logis apabila Golkar menghambur-hamburkan dana bagi partai lain, apalagi dalam jumlah hingga miliaran rupiah. “Itu tidak masuk akal. Jumlah sebesar itu lebih baik untuk kader sendiri. Memangnya Golkar sinterklas?” ujar Bambang.
Secara terpisah, ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS yang juga Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal mengaku tidak mengetahui persis hal itu. Ia menegaskan, pada prinsipnya PKS tidak pernah masuk dan ikut campur dalam urusan internal partai lain. “Saya yakin semua partai hormat-menghormati,” kata dia. (umi)
Gak Mau Masuk Pemerintahan Prabowo, Intip Harta Berjalan Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo yang merupakan capres dari PDIP tidak mau masuk pemerintahan Prabowo Subianto yang memenangkan pemilihan presiden periode 2024-2029. Seberapa tajir Ganjar?
