- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua menegaskan, dana untuk mendukung calon ketua umum dengan dana partai pada kongres partai Demokrat 2010 lalu harus dipisahkan.
Menurut Max, Partai Demokrat terbukti bersih terkait keuangannya dalam penyelenggaraan kongres, karena sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pada saat kongres, partai memang telah menyediakan tiket pulang dan pergi serta akomodasi kepada setiap peserta kongres.
"Jadi kalau ada yang mengatakan calon menyediakan tiket pulang pergi itu tidak benar. Sudah disiapkan. Kalau itu disebut uang apresiasi untuk mendapat suara itu wajar-wajar saja. Di kongres manapun hal itu terjadi. Ini disebut money politics," kata Max di Gedung DPR, Selasa 21 Februari 2012.
Namun, yang menjadi persoalannya saat ini adalah apa yang disampaikan oleh mantan Bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin bahwa uang untuk pemenangan calon ketua umum berasal dari proyek yang dananya dari APBN. "Jadi ini bukan urusan kongres, tapi urusan pemenangan calon," kata dia.
Max menuturkan, anggota sudah dibiayai oleh pihak panitia. "Kalau ada Blackberry, jaket dan lain-lain itu wajar-wajar saja. Saya mau jadi ketua ya saya siapkan BB, jaket, dana. Masalahnya itu dana dari pribadi atau dana aliran lain. Itu yang jadi persoalan sekarang," kata dia.
Namun Max menegaskan bahwa jika benar ada penyelewengan dana APBN yang digunakan, itu adalah masalah bilateral antara calon ketua umum dan pihak lain.
"TPF membahas keterlibatan orang per orang dalam penyediaan dana. Jadi jangan samakan urusan orang perorang dengan urusan partai. Jadi jangan sebut partai kami partai koruptor," kata dia. (eh)
Kantor LPS Bakal Hadir di Medan, Diresmikan 3 Mei 2024
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini membuka Kantor Perwakilan LPS I Medan, di Gedung Sinarmas Plaza, Kota Medan.
