- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Partai Demokrat, Achsanul Kosasih, memprotes Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebarluaskan temuan mengenai 2.000 transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh anggota DPR.
Tak hanya laporan tentang 2.000 transaksi itu, PPATK juga telah menyebarkan rekening gendut pegawai negeri sipil. Achsanul menilai tindakan PPATK ini melemahkan departemen dan lembaga lain. Kekesalannya dia sampaikan saat rapat pencegahan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Menteri Keuangan di Gedung DPR, Kamis, 23 Februari 2012. Meski, tak ada PPATK dalam rapat ini.
"DPR ini juga memiliki citra baik di masyarakat. Bagaimana 7 juta PNS tersinggung dengan PPATK. Bagaimana kami sebagai anggota DPR, jelas sangat tersinggung," kata Achsanul.
Achsanul menambahkan, jika PPATK sudah melapor ke Kejaksaan dan kemudian menyebarkannya ke media, dia tidak akan mempersoalkan. Tapi, PPATK memilih bicara ke media terlebih dahulu. "Belum lakukan apapun, tapi sudah bicara di media. Kami semua tentunya ingin yang terbaik bagi masyarakat di media. Kita minta PPATK untuk memahami," kata dia.
Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum, Nasir Djamil. Dia beranggapan bahwa PPATK sudah menyebarluaskan ke media, padahal belum memeriksa kebenaran laporan hasil analisis itu. "Yang harus diperbaiki adalah sistemnya, tapi di masyarakat image yang rusak," kata dia. (hp).
Cocok untuk Content Creator, Aset Kripto Ini Resmi Diperdagangkan di Indonesia
Aset kripto yang mengadopsi teknologi blockchain yang mengembangkan teknologi internet terkini untuk pembuat konten, seperti NFT, Web2 dan Web3 resmi diperdagangkan.
