VIVAnews - Para menteri, pejabat negara harus mundur bila ingin maju ke kursi presiden atau wakil presiden 2009. Menteri dan pejabat negara yang mau menjadi calon presiden harus mundur dari jabatannya. Dalam RUU Pemilihan Presiden yang kini sedang dibahas di DPR bahwa pejabat negara yang maju sebagai capres atau cawapres harus mengundurkan diri, selambat-lambatnya pada saat pendaftaran calon Presiden. Ketentuan tersebut diungkapkan Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursyidan Baldan dalam jumpa pers, di DPR Jumat 17 Oktober 2008, didampingi Wakil Ketua Pansus Andi Yuliani Paris dan Tamam Achda. Ketentuan ini sudah disepakati oleh semua fraksi di DPR.
Jabatan yang terkena aturan ini adalah para menteri, Ketua MA, Ketua MK, pimpinan BPK, Panglima TNI, Kapolri dan pimpinan KPK. Sedangkan untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota harus meminta izin pada Presiden apabila hendak dicalonkan oleh parpol, gabungan parpol sebagai capres atau cawapres.
Pengakuannya Bikin Merinding! Detik-detik Anak Mutilasi Ayah Kandung di Brebes
Kasus mutilasi terhadap seorang ayah kandung di Brebes, Jawa Tengah, terungkap setelah anaknya sendiri mendatangi kantor polisi dan mengaku menghilangkan nyawa korban.
