- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Dalam kunjungannya ke Mabes TNI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan bahwa belum saatnya tentara dan polisi diberikan hak pilih. Menurut SBY, hak pilih untuk TNI dan Polri bisa saja diberikan jika demokrasi Indonesia sudah kokoh.
"Marilah kita pahami betul, (TNI dan Polri) belum siap ikut pemilu, apalagi ikut kampanye. Saling berhadapan, kaosnya berbeda, benderanya berbeda, mungkin akan jadi permasalahan di lingkungan TNI dan Polri," kata Presiden, Kamis 9 Agustus 2012.
Sebagai pemimpin politik, SBY mengaku tidak pas menjawab pertanyaan apakah saat ini TNI dan Polri pantas diberikan hak pilih. Menurut Presiden, yang pas menjawab TNI dan Polri sendiri. "Karena organisasi itu punya pemimpin, ya, Panglima TNI dan Kapolri," kata Yudhoyono.
Namun, SBY mengaku telah beberapa kali berbicara dengan Panglima TNI dan Kapolri seputar hak pilih anggota. Dari pembicaraan itu, pimpinan TNI dan Polri menyatakan anggotanya belum siap bila diberikan hak pilih dalam pemilu 2014.
SBY mengatakan bahwa dia menghargai pendapat tersebut. Menurut Presiden, pandangan itu logis dan jernih. Demokrasi Indonesia saat ini belum kokoh benar untuk memberikan hak pilih pada TNI dan Polri.
"Demokrasi dan tradisi kulturnya belum mantap benar. TNI dan Polri harus dijaga solidaritas, kekompakan, dan persatuannya untuk mengamankan serta mengawal pemilu," kata SBY. "Jika mereka ikut sebagai pemilih, dikhawatirkan ada ekses, ada masalah-masalah yang justru mengganggu tugas mereka dan masalah baru di internal TNI dan Polri." (art)