- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Mahkamah Konstitusi memutuskan agar semua partai yang akan ikut Pemilihan Umum pada 2014 wajib mengikuti proses verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan ini mendapat kritik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar menilai keputusan MK itu tak memiliki logika. Hasrul beranggapan bahwa putusan MK hanya akan membuang-buang waktu.
"Lucu juga partai yang sekian puluh tahun, ikut verifikasi, itu amat sangat melelahkan. Terus sekarang kami disibukkan dengan verifikasi, ke mana logika berpikir MK itu," kata Hasrul di gedung DPR, Jakarta, Rabu 29 Agustus 2012.
Dengan begitu, Hasrul yakin kinerja KPU tidak akan optimal. Menurut dia, konsentrasi KPU akan menjadi terpecah. "Kesempatan KPU untuk menata, memanajemen, sistem pemilihan terbaik menjadi berkurang," kata Hasrul.
Hasrul mengatakan, rata-rata partai kecewa dengan putusan MK itu. Hasrul sedikit mengingatkan, bahwa dalam sejarahnya keputusan MK tidak pernah berpihak kepada DPR.
Hasrul mengungkapkan kekecewaannya kepada Ketua MK, Mahfud MD yang awalnya diharapkan dapat memahami keinginan partai di DPR.
"Kami siang malam tak kenal lelah hanya dibatalkan oleh sembilan orang, kami kecewa. Terutama Pak Mahfud yang mantan anggota DPR. Akil Mochtar, Hamdan, bagaimana kami kerasnya tarik-menarik, beberapa-beberapa poin itu," kata dia.
Petang tadi, MK memutuskan, bahwa semua partai politik, baik yang lolos dan tidak lolos verifikasi pada Pemilu 2009 serta partai baru, harus tetap mengikuti tahapan verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta Pemilu 2014. (umi)
Jangan Ragukan Nasionalisme Pemain Naturalisasi Indonesia
Pemain naturalisasi Indonesia disebut oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sudah menunjukkan sikap yang luar biasa ketika mengenakan jersey Timnas Indonesia.
