Tjahjo: 2013, Waktunya Pemerintah Konsolidasi

Tjahjo Kumolo Bersaksi di Sidang Miranda Goeltom
Sumber :
  • VIVAnews/ Muhamad Solihin

VIVAnews - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuanga Tjahjo Kumolo menilai pemerintah perlu melakukan konsolidasi program dan kinerja demi menaikkan kembali kewibawaan politiknya dalam sisa waktu menjelang 2014.

Pemerintah harus cepat mengoptimalkan semua keputusan politik demi mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai negara yang berdaulat, mandiri, dan berkpribadian.

Egoisme dan konflik antar lembaga hukum dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi harus dikurangi. "Pemberdayaan lembaga hukum harus optimal," ujar Tjahjo kepada VIVAnews, Selasa 1 Januari 2013.

Pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun, perlu diingat pula bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan kata lain, masyarakat yang merupakan kelompok minoritas juga patut mendapat perhatian dan perlindungan negara.

"Pemerintah harus pro rakyat yang berbhineka demi tetap tegaknya NKRI. Rakyat jangan lagi menjadi korban kebijakan publik. Di sini peran partai politik melalui DPR berperan dalam masing-masing fungsi dan tugasnya," kata Tjahjo.

Proses demokrasi, lanjut Tjahjo, harus terwujud dan tercermin dalam sistem pemilihan umum. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun dengan demikian diharapkan independen.

Sistem jaminan sosial kepada rakyat harus diperkuat mulai 2013 ini. Pelaksanaan UU BPJS diharapkan sesuaiĀ  dengan yang direncanakan demi kesejahteraan rakyat yang lebih baik. "APBN sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Tjahjo.

Sebagai partai politik, PDI Perjuangan menyadari bahwa dewasa ini rakyat kecil masih sering menjadi korban ketidakadilan. Maka PDI Perjuangan bertekad untuk menjadikan untuk keberpihakan kepada rakyat sebagai nafas perjuangan partai. "Kader partai harus terus bergerak bersama dinamika rakyat Indonesia," kata Tjahjo.

PDI Perjuangan akan terus mendorong program partai dan kebijakan pemerintah untuk optimalisasi pemberdayaan masyarakat luas diberbagai sektor.

Selain itu, melalui hak konstitusional DPR dalam fungsi Pengawasan bujet maupun legislasi, PDI Perjuangan akan terus mendesak pemerintah agar tetap bekerja dan menujukkan sikap optimis kepada masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Pemerintah juga harus menghentikan pernyataan yang bernada keluhan.

"Pemerataan pembangunan, persoalan kemiskinan dan pengangguran, serta pembangunanĀ  infrastruktur, harus jadi prioritas pengambilan keputusan politik pemerintah pusat dan daerah," kata Tjahjo. (umi)

Kemenko Polhukam Susun Rencana Bangun Sistem Pertahanan Semesta di IKN
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita

Golkar: Kabinet Tidak Boleh Dibatasi karena Prerogatif Presiden

Wakil Ketua Umum Golkar mengatakan bahwa tak boleh ada pembatasan dalam membentuk kabinet, karena merupakan hak prerogatif presiden.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024