- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Pengurus Pusat Muhammadiyah memiliki kriteria calon presiden yang diidamkan dalam pemilihan umum 2014. Menurut PP Muhammadiyah, calon presiden pada 2014 mendatang harus memiliki empat kriteria.
"Empat kriteria calon pemimpin bangsa Indonesia di tahun 2014 mendatang juga termuat dalam hasil muktamar PP Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta beberapa tahun yang lalu," kata Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di Gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis 3 Januari 2013.
Kriteria pertama adalah problem solver. Sosok pemimpin harus mampu menyelesaiakan masalah, bukan malah lari dari tanggung jawab. "Jangan sampai pemimpin justru sebagai pembuat masalah," kata Din.
Kriteria kedua solidarity maker. Pemimpin harus mengayomi semua elemen masyarakat. Bukan hanya mengayomi golongan tertentu saja. "Jangan justru mementingkan partainya, golongannya bahkan keluarganya sendiri," kata dia.
Kriteria ketiga risk taker. Din mengatakan, seorang pemimpin harus berani mengambil risiko dalam setiap kebijakan yang diambil. "Orang yang suka menyalahkan orang lain karena kebijakan yang dibuat itu bukan pemimpin dengan figur risk taker," katanya.
Sementara, kriteria keempat adalah moral commited. Pemimpin harus punya komitmen moral kepada masyarakat, terutama berkomitmen memberantas korupsi yang semakin memprihatinkan. "Jangan sampai punya komitmen pemberantasan korupsi namun justru membiarkan korupsi merajalela," ujar dia.
Tetap netral
Meski memiliki sejumlah kriteria calon presiden, Din mengatakan Muhammadiyah akan tetap bersikap netral pada pemilu 2014. "Muhammdiyah tetap akan pada khittah-nya. Tidak akan mendukung calon-calon tertentu dan akan tetap netral."
Muhammadiyah hanya akan berbicara dalam pembaharuan moral saja, karena pembaharu struktural ada di tangan partai politik. "Jadi, kalau ada kader yang maju menjadi capres, silakan maju. Terpilih atau tidak, itu bukan urusan Muhammadiyah," kata Din.
Menurut dia, Muhammadiyah bukan pada posisi mencari kekuasaan. Muhammadiyah memposisikan diri sebagai gerakan masyarakat madani, sehingga hanya mendorong dan mengingatkan agar sistem suksesi kepimpinan nasional benar-benar disiapkan dan dapat digunakan dari waktu ke waktu. "Sistem suksesi kepemimpinan nasional harus mampu menghasilkan pemimpin yang transformatif bukannya pemimpin yang transaksional," kata dia.
"Masyarakat jangan terbuai lagi pemimpin nasional yang pandai pencintraan dengan menggunakan iklan yang besar-besaran dan tentunya mempunyai dana yang besar. Pemimpin yang suka pencintraan, iklan besar-besaran akan menghasilkan pemimpin yang transaksional," kata Din. (umi)
Rekam Jejak Luar Biasa Raja Aibon Kogila 821 Hari Jadi Komandan Pasukan Tengkorak Kostrad TNI
Dari hidupkan kota mati di sarang OPM hingga sejahterakan prajurit.
