- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Wacana pemindahan ibu kota negara kembali mencuat menyusul kejadian banjir yang melanda Jakarta dalam satu pekan terakhir. Selain karena banjir, Jakarta juga sudah terlalu padat dan semrawut.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menyetujui ibu kota dipindahkan dari Jakarta. Namun, Pram berharap ide pemindahan ibu kota jangan hanya menjadi wacana ketika ribut masalah banjir dan macet.
"Selalu diributkan ketika jadi musibah banjir dan macet. Harusnya pemindahan ibu kota ini dipikirkan secara panjang dan dilakukan bersama-sama dengan pemerintah," kata Pramono di Gedung DPR, Senin 21 Januari 2013.
Pasalnya, kata Pram, banjir dan macet Jakarta sudah sangat parah sehingga mengganggu aktivitas pemerintahan. Misalnya, kata Pram, akbibat banjir pertemuan antara presiden dan pejabat penerintah negara lain gagal atau terlambat. "Inikan sangat serius," kata dia.
Pram mengatakan, lebih baik Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat perdagangan dan industri saja seperti di Brazil. "Itu berhasil, dan itu justru ide dari Soekarno," ujar dia.
Hayono Tak Sepakat
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, menilai bahwa saat ini bukanlah saat tepat membicarakan pemindahan ibu kota. Menurut Hayono, pemerintah seharusnya masih bisa bertahan di ibu kota untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
"Sekarang kita sedang menghadapi masalah-masalah besar yang lain. Jadi pemindahan ibu kita jangan dipikirkan dulu untuk pemerintahan. Biarlah pemerintah fokus pada penanganan kemiskinan dulu dan penanganan banyak hal seperti pembangunan infrastruktur," ujar Hayono di Gedung DPR, Senin 21 Januari 2013.
Hal yang paling penting, kata Hayono, mental pegawai negeri yang harus ada perbaikan. Sehingga, bisa memberikan layanan publik yang baik untuk masyarakat.
Selain itu, kata Hayono, pemindahan ibu kota bukan permasalahan yang mudah misalnya saja, untuk mencari lokasi ibukota yang lebih baik khususnya bagi pemerintahan.