Sumber :
- Antara/Prasetyo Utomo
VIVAnews
– Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum merupakan satu-satunya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang semalam tidak menghadiri acara penandatanganan pakta integritas Partai Demokrat di kediaman Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Meskipun SBY telah mengatakan Anas tidak dapat hadir karena sakit, namun ketidakhadiran Anas tetap saja memicu spekulasi soal hubungannya dengan SBY. Apapun, Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan absennya Anas itu sama sekali bukan masalah bagi Demokrat.
“Tidak masalah Anas tidak ada, karena masih ada 8 anggota Majelis Tinggi lainnya. Yang mau tanda tangan, silakan. Pak Anas belum tanda tangan, tidak masalah juga. Itu hak dia. Tapi setidaknya sekarang pengurus inti Demokrat tanda tangani pakta, termasuk saya. Jadi kita sudah lihat kekompakan dan konsensus Demokrat,” kata Amir di Jakarta, Senin 11 Februari 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kemnaker Mendukung Penataan NLE dengan Diimbangi Peningkatan Pelindungan Kerja TKBM di Pelabuhan
Meskipun SBY telah mengatakan Anas tidak dapat hadir karena sakit, namun ketidakhadiran Anas tetap saja memicu spekulasi soal hubungannya dengan SBY. Apapun, Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan absennya Anas itu sama sekali bukan masalah bagi Demokrat.
“Tidak masalah Anas tidak ada, karena masih ada 8 anggota Majelis Tinggi lainnya. Yang mau tanda tangan, silakan. Pak Anas belum tanda tangan, tidak masalah juga. Itu hak dia. Tapi setidaknya sekarang pengurus inti Demokrat tanda tangani pakta, termasuk saya. Jadi kita sudah lihat kekompakan dan konsensus Demokrat,” kata Amir di Jakarta, Senin 11 Februari 2013.
Amir mengatakan, penandatanganan pakta itu menunjukkan komitmen besar pengurus Partai Demokrat, dari tingkat pusat sampai daerah, untuk bekerja lebih baik bagi rakyat. Ke-33 Dewan Pimpinan Daerah Demokrat se-Indonesia pun telah menandatangani pakta integritas ini kemarin, bersama-sama dengan pengurus DPP, Majelis Tinggi, Ketua Fraksi, sampai Komisi Pengawas Partai.
“Pakta integritas ini adalah janji kepada negara. Saya kira Demokrat kini menjadi satu-satunya partai politik yang menandatangani pakta integritas dan disiplin soal pajak. Sekarang Partai Demokrat berada di depan,” ujar Menteri Hukum dan HAM itu.
Berikut 10 butir pakta integritas Partai Demokrat:
1. Selalu menjaga integritas dan terus memajukan kesejahteraan bangsa negara, menjaga nama baik Partai Demokrat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dan akan terus menjunjung tinggi nilai kader yang bersih, cerdas dan santun.
2. Tugas utama adalah melayani masyarakat, adil dalam bekerja untuk semua, dan tidak melakukan keputusan yang diskriminatif antara suku, agama, gender dan berbagai perbedaan identitas lainnya.
3. Sesuai ideologi dan platform Partai Demokrat, saya akan sungguh-sungguh memperkuat harmoni dan toleransi yang majemuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Demi tercapai semangat pembangunan, saya akan bekerja keras untuk meningkatkan kehidupan rakyat miskin dengan langkah prorakyat yang sedang dilakukan pemerintah.
5. Sebagai kader Partai Demokrat, saya akan selalu patuh dan taat pada hukum dan aturan yang berlaku sebagai cermin sikap warga negara yang baik dan kader partai yang amanah dan bertanggung jawab.
6. Sebagai kader Partai Demokrat yang saat ini sedang menjalankan tugas legislatif dan yudikatif, saya akan menjalankan moral dan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi,
capable
, responsif, dan bekerja sekuat tenaga bagi bangsa dan negara.
7. Sebagai pejabat publik saya akan menjauhkan diri dari korupsi, suap asusila, narkoba, dan lainnya. Jika saya tersangka, terdakwa, dan terpidana, sesuai dengan kode etik saya siap menerima sanksi melalui Dewan Kehormatan Partai.
8. Jika saya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, saya bersedia mengundurkan diri dan siap memerima sanksi pemecatan dari Dewan Kehormatan Partai.
9. Sebagai warga negara dan pejabat publik serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data kekayaan saya kepada Dewan Kehormatan Partai beserta NPWP saya.
10. Khusus megenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam perencanaan, maka saya yang bekerja sebagai eksekutif atau legislatif berjanji tidak akan melanggar berkaitan dengan APBN maupun APBD. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Amir mengatakan, penandatanganan pakta itu menunjukkan komitmen besar pengurus Partai Demokrat, dari tingkat pusat sampai daerah, untuk bekerja lebih baik bagi rakyat. Ke-33 Dewan Pimpinan Daerah Demokrat se-Indonesia pun telah menandatangani pakta integritas ini kemarin, bersama-sama dengan pengurus DPP, Majelis Tinggi, Ketua Fraksi, sampai Komisi Pengawas Partai.
