Saan: Tidak Ada yang Aneh dari Rapimnas Demokrat

Rapimnas Partai Demokrat
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat telah berlalu. Tidak seperti spekulasi yang sempat ramai, posisi Anas Urbaningrum sebagai ketua umum tidak digoyang.
Dilarikan ke Rumah Sakit, Parto Patrio Jalani Operasi

"Dari awal Pak Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan kok. Sampai sekarang pun Anas masih Ketua Umum," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa, di Hotel Sahid Jakarta pada Minggu malam, 17 Februari 2013.
Sebenarnya Shin Tae-yong Ingin Timnas Indonesia U-23 Lawan Jepang, Bukan Korea Selatan

Menurut Saan, meski SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi telah mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, posisi serta tugas dan fungsi Anas selaku ketua umum tidak berubah. Anas menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa, misalnya, memimpin organisasi partai, menandatangani surat-surat resmi partai, atau pun melantik kepengurusan Partai di daerah.
Ternyata Vidi Aldiano Suka Berburu Free Ongkir dan Selalu Menang War Produk

Ia menepis anggapan sebagian kalangan bahwa pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat berarti menonaktifkan Anas. Sejauh ini, konsolidasi organisasi Partai terus berjalan dan akan terus dilakukan oleh Ketua Umum.

"Tidak ada hal yang aneh, tidak ada hal yang baru, konsolidasi tetap jalan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

Pakta Integritas

Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kader Partai Demokrat pun, imbuh Saan, tidak dimaksudkan untuk mempersiapkan penggantian Ketua Umum di masa mendatang. Sebab, pakta integritas itu adalah bagian dari komitmen Partai untuk melakukan pembenahan dan konsolidasi.

Apabila ada kader yang terbukti melanggar pakta integritas, misalnya, terjerat masalah hukum hingga menjadi tersangka, yang bersangkutan otomatis harus mengundurkan diri. Hal itu berlaku untuk seluruh kader tanpa kecuali.

"Langkah sekarang dan yang akan datang adalah kader-kader Demokrat tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan prinsip atau etika politik Partai Demokrat. Tidak bertindak asusila, tidak korupsi, dan lain-lain. Itu yang diikat di dalam pakta integritas," pungkasnya. (ren)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya