Sumber :
- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews
– Masuknya kalangan pengusaha kakap ke partai politik dinilai sebagai fenomena menarik oleh anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat. Apalagi, menurutnya, selama ini banyak pengusaha justru menjauhi partai politik.
“Biasanya pengusaha main politik di belakang layar. Tapi ini fenomena baru, pengusaha berani tampil ke depan dan memimpin langsung partai politik,” kata Martin kepada VIVAnews , Kamis 21 Februari 2013 menanggapi bergabungnya konglomerat media Hari Tanoe ke Partai Hanura . Hal ini merupakan keuntungan bagi partai politik.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Biasanya pengusaha main politik di belakang layar. Tapi ini fenomena baru, pengusaha berani tampil ke depan dan memimpin langsung partai politik,” kata Martin kepada VIVAnews , Kamis 21 Februari 2013 menanggapi bergabungnya konglomerat media Hari Tanoe ke Partai Hanura . Hal ini merupakan keuntungan bagi partai politik.
Paling utama, ujar Martin, pengusaha terkait bisa membiayai semua kebutuhan partai. Artinya, hal tersebut memperkecil kemungkinan kader partai untuk korupsi, terutama bagi mereka yang duduk sebagai anggota dewan. Bukan rahasia lagi jika beberapa anggota DPR mencari dana untuk partai melalui celah di Badang Anggaran DPR.
“Faktanya anggota DPR banyak tersandera karena masalah pembiayaan partai. Parpol juga tersandera oleh kader-kadernya di DPR yang korupsi. Kader korup itu tersorot masyarakat sehingga akhirnya partainya jelek,” kata Martin.
Anggota Komisi Hukum DPR tersebut berpendapat, partai politik kini harus melakukan deklarasi bebas korupsi. “Karena kalau sudah ada pengusaha masuk ke parpol, tidak perlu korupsi lagi,” ujar dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Paling utama, ujar Martin, pengusaha terkait bisa membiayai semua kebutuhan partai. Artinya, hal tersebut memperkecil kemungkinan kader partai untuk korupsi, terutama bagi mereka yang duduk sebagai anggota dewan. Bukan rahasia lagi jika beberapa anggota DPR mencari dana untuk partai melalui celah di Badang Anggaran DPR.
