Sumber :
- ANTARA/Rumgapres-Rusman
VIVAnews
– Partai Gerindra menganggap munculnya kembali wacana pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki kasus hilangnya sekelompok orang secara paksa pada tahun 1997-1998, penuh dengan intrik politik.
Gerindra yakin rival-rival politik mereka berada di belakang bergulirnya rencana pembentukan Pengadilan HAM itu. “Ini manuver politik. Pasti terkait pemilu,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, Jumat 22 Februari 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Gerindra yakin rival-rival politik mereka berada di belakang bergulirnya rencana pembentukan Pengadilan HAM itu. “Ini manuver politik. Pasti terkait pemilu,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, Jumat 22 Februari 2013.
Gerindra berpendapat Pengadilan HAM tak penting untuk dilakukan. Yang penting itu, bagaimana calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2014 dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, memberantas korupsi, menekan harga, dan menjamin kesehatan dan pendidikan rakyat.
“Masyarakat konsennya bukan masalah HAM kok. Jadi jangan memprioritaskan sesuatu yang dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap rakyat,” kata Fadli.
Pembentukan Pengadilan HAM sudah direkomendasikan Panitia Khusus Penghilangan Orang secara Paksa (Pansus Orang Hilang) DPR sejak tahun 2009. Presiden diminta segera memerintahkan pencarian atas 13 orang yang dinyatakan hilang tahun 1997-1998 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Pansus Orang Hilang dulu berencana memanggil Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, dan SBY untuk dimintai keterangan. Ini karena pada periode 1997-1998, Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI/TNI, Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso) menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya, dan Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Assospol Kassospol ABRI.
Namun sampai saat ini hal itu belum terealisasi. DPR menunggu inisiatif pemerintah untuk melanjutkannya. Di lain pihak, para tokoh militer yang dahulu hendak dipanggil DPR itu kini aktif berkecimpung di dunia politik dan punya kendaraan politik masing-masing.
Partai Gerindra sendiri sudah menunjuk Prabowo Subianto, ketua dewan pembina mereka, untuk maju sebagai calon presiden 2014. Hanura pun sudah menggadang-gadang Wiranto, ketua umum mereka, untuk diajukan pada Pilpres 2014. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Gerindra berpendapat Pengadilan HAM tak penting untuk dilakukan. Yang penting itu, bagaimana calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2014 dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, memberantas korupsi, menekan harga, dan menjamin kesehatan dan pendidikan rakyat.
