- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Anas Urbaningrum mengundurkan diri dari jabatan ketua umum Partai Demokrat, Sabtu, 23 Februari 2013. Pengunduran diri itu menyusul statusnya sebagai tersangka kasus Hambalang.
Dalam pernyataannya, Anas yakin tidak terlibat dalam kasus korupsi Hambalang. Menurut dia, kebenaran dan keadilan akan muncul dan mengalahkan fitnah serta rekayasa sekuat dan sehebat apa pun rekayasa itu dibangun. Lihat pernyataan Anas selengkapnya di
Staf Khusus Presiden, Andi Arief, tak menduga sahabatnya sesama alumni di Universitas Gadjah Mada mengeluarkan pernyataan seperti itu.
"Setahu saya, Anas bukanlah penganut teori itu sejak kuliah dan sampai terakhir menjadi ketum Demokrat. Teori konspirasi atas posisinya yang tersangka bisa memukul perasaan aparat hukum yang sungguh-sungguh bekerja independen, bekerja tanpa order," tutur Andi Arief dalam keterangan persnya kepada VIVAnews, Minggu 24 Februari 2013.
Menurut Andi, teori konspirasi yang disampaikan Anas mudah dimengerti rakyat. "Seolah-olah apa yang dikatakan kemarin dianggap benar oleh rakyat," tuturnya.
Selain itu, Andi menilai, Anas yang mengibaratkan sebagai bayi baru lahir yang tidak diharapkan Demokrat, justru telah meremehkan partai. Andi menyatakan, Anas harus ingat, Partai Demokrat adalah tempat yang membesarkannya.
Andi menyadari, Anas meninggalkan Partai Demokrat tentu dengan hati yang berat dan terpaksa, karena posisi hukumnya. Namun, dia menyayangkan, menjelang akhir konferensi persnya, Anas memunculkan ancaman terbuka yang tidak jelas arahnya, apakah pada pimpinan partainya, penegak hukum, atau pihak lainnya.
"Saya tidak berharap sahabat saya itu menjadi 'Malin Kundang' yang durhaka pada sesuatu yang telah membesarkannya. Anas, tetaplah sahabat saya, kemarahannya mungkin ia terbawa situasi. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik dan sesuai harapan bersama," ucapnya. (art)
Awal Mula Dosen Untan Diduga Joki Nilai Mahasiswa S2: Tak Pernah Kuliah Tapi Ada Nilainya
Salah satu dosen Untan yang nilainya dipalsukan meminta Rektorat membuka secara transparan pelanggaran kode etik berat
