Rachland: Jangan Sampai Demokrat Tetap Karam Meski Nakhoda Berganti
Jumat, 29 Maret 2013 - 09:04 WIB
Sumber :
- www.perspektifbaru.com
VIVAnews
– Salah satu kekhawatiran kader Demokrat adalah partai mereka tetap tidak tertolong meskipun kepemimpinan partai telah berganti. Oleh sebab itu, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat esok Sabtu, 30 Maret 2013, diharapkan dapat menelurkan keputusan terbaik dan menghindari keputusan terburuk.
“Yang paling tidak diinginkan oleh semua kader Partai Demokrat adalah, usai KLB di Bali, kapal ini tetap karam kendati nakhodanya sudah diganti,” kata Sekretaris Departemen HAM Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Rachland Nashidik, dalam rilis yang diterima
VIVAnews
, Jumat 29 Maret 2013.
Baca Juga :
Kronologi Bos Tembaga di Boyolali Tewas Dibunuh
Baca Juga :
Roberto Mancini Kagumi 4 Pemain Timnas Indonesia U-23, Termasuk yang Dicap Egois oleh Netizen
Kedua, jika publik menilai Partai Demokrat tidak memedulikan etika dan persepsi publik karena etalase politiknya tidak berubah, alias tetap diisi oleh figur-figur yang dianggap publik tidak baik – entah karena sedang memiliki masalah hukum, atau karena personalitas politiknya yang terlanjur dinilai buruk.
Ketiga, jika publik menilai Partai Demokrat tidak serius bebenah diri karena Ketua Harian dipegang oleh figur yang tidak bisa bekerja penuh waktu. “Padahal kesibukan Ketua Umum justru jadi alasan bagi dibuatnya posisi baru tersebut, yaitu Ketua Harian,” ujar Rachland.
Keempat, jika publik menyimpulkan Partai Demokrat tidak lebih dari sebuah partai yang melayani kepentingan keluarga. Keempat stigma inilah yang harus dihindari Demokrat.
“Maka apapun masalahnya, KLB Bali harus menghindari keputusan-keputusan terburuk. Keputusan terbaik SBY bagi Partai Demokrat ditunggu semua orang,” kata Rachland. (sj)
Halaman Selanjutnya
Kedua, jika publik menilai Partai Demokrat tidak memedulikan etika dan persepsi publik karena etalase politiknya tidak berubah, alias tetap diisi oleh figur-figur yang dianggap publik tidak baik – entah karena sedang memiliki masalah hukum, atau karena personalitas politiknya yang terlanjur dinilai buruk.