Sumber :
- ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
VIVAnews
- Status tersangka yang menjerat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menjadi pelajaran berharga bagi Wakil Presiden Terpilih, Jusuf Kalla. Tokoh yang akrab disapa JK itu menuturkan sejumlah persoalan ditengarai menjadi penyebab mengapa banyak menteri jadi tersangka korupsi, diantaranya masalah gaji.
"Kita sadar gaji menteri Rp19 juta. Sudah 10 tahun mau dinaikan, belum dinaikan. Dibandingkan gaji DPR Rp70 juta, dapat fasilitas macam macam dan dirut BUMN berkali lipat dibandingkan menteri," kata JK di rumahnya di Jakarta, Jumat 5 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Kita sadar gaji menteri Rp19 juta. Sudah 10 tahun mau dinaikan, belum dinaikan. Dibandingkan gaji DPR Rp70 juta, dapat fasilitas macam macam dan dirut BUMN berkali lipat dibandingkan menteri," kata JK di rumahnya di Jakarta, Jumat 5 September 2014.
Pemerintah ke depan, lanjut JK, harus realistis dalam menyediakan gaji untuk para menteri. Dengan menaikkan gaji, kemungkinan para menteri melakukan korupsi akan semakin kecil.
"Kita realistis juga. Lihat perkembangan. Bukan ingin menaikan. Tapi menteri juga banyak kegiatan. Kalau gajinya segitu, bagaimana?," ungkapnya.
Menurut JK, saat dia menjabat Wapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, permasalahan gaji pejabat tinggi negara memang sudah menjadi sorotan. Saat itu dia menilai, terjadi ketimpangan antara gaji presiden, menteri dengan pejabat tinggi negara lain.
Pada pemerintahan SBY-Boediono juga tidak segera merealisasikan usulan kenaikan gaji presiden dan menteri. Bahkan hingga akhir masa jabatannya, kenaikan itu belum terwujud.
"Gaji paling rendah itu presiden dan menteri, padahal hakim hakim naik. KPK 75 juta. Saya tidak tahu kenapa nggak disahkan kenaikan gaji," terangnya.
Namun bagi JK, masalah gaji bukan satu-satunya yang menjadikan para menteri dan pejabat negara korupsi. "Pertama Itu masalah perilaku. Kedua masalah sistem. Ketiga masalah pengawasan. Perilaku harus sederhana," tegasnya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pemerintah ke depan, lanjut JK, harus realistis dalam menyediakan gaji untuk para menteri. Dengan menaikkan gaji, kemungkinan para menteri melakukan korupsi akan semakin kecil.
