- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Aksi penolakan barisan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap Rancangan Undang-undang pemilu kepala daerah yang tengah digodok panitia kerja Dewan Perwakilan Rakyat dinilai sebagai bentuk ketakutan.
Menurut anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto, ketakutan itu dipastikan lantaran posisi di daerah mereka akan terancam.
"Saya mengimbau agar PKB, Hanura, PDIP berbalik untuk kembali ke jalan yang benar, dan mendukung pilkada tidak langsung," ujarnya dalam diskusi 'Pilkada Buat Siapa', Sabtu 13 September 2014.
Wakil Sekretaris Jenderal PAN itu membantah jika penyelenggaran pilkada melalui DPRD dikatakan sebagai kemunduran demokrasi dan kembali ke zaman orde baru.
"Anggota DPRD yang terlibat suap bisa langsung diberhentikan. Ini akan lebih transparan. PAN minta dilibatkan PPATK dan KPK," jelasnya.
Hal senada disampaikan Pengamat Politik Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad.
Menurutnya, penolakan kubu PDIP merupakan bentuk kekhawatiran mereka terkait posisi di daerah yang akan disapu bersih oleh Koalisi Merah Putih jika pilkada tak langsung diberlakukan.
Menanggapi hal itu, Politikus PDIP Rahadi Zakaria mengusulkan agar seluruh penyelenggaraan pemilu diberlakukan secara serentak.
"Kalau pilkada tidak langsung, orang-orang yang berpotensi tidak akan bisa maju karena mereka tidak punya parpol," ujarnya. (ita)
Baca juga:
Suku Bunga BI Naik, Apindo Ungkap 3 Tantangan Ini Hantui Pengusaha
Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 persen. Apindo ungkap tantangan yang dihadapi.
