Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Partai Demokrat masih membahas opsi dalam menyikapi rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah. Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat, Ramadhan Pohan, mengatakan sikap akhir Demokrat akan diputuskan oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Masih dibahas. Banyak varian. Posisi Partai Demokrat pastinya di tengah, menjaga keseimbangan. Pilihan yang sesuai dengan etika, aturan, dan akal sehat," ujar Ramadhan, Senin 15 September 2014.
Menurutnya, pembahasan RUU Pilkada tidak hanya sekadar pada proses pemilihan langsung atau tidak langsung. "Jadi komplekslah
. Tak sekadar langsung pola sekarang atau pola DPRD versi jadul. Jelas perlu ada varian, ada penajaman, perbaikan total," ungkap dia.
Jikalau pilkada dilakukan secara langsung, lanjut dia, mungkin perlu diperbaiki kualitasnya. Misalnya, meminimkan praktik jual beli suara rakyat, tekan kecurangan, manipulasi penyelenggara, dan mengurangi tekanan mahar parpol.
Baca Juga :
Viral Fortuner Pelat Polri Ugal-ugalan, 2 Pemuda Tanggung Biadab Cekoki Lalu Perkosa Siswi SMP
Baca Juga :
Pemkot Tangsel Raih Opini WTP 12 Kali Berturut, Benyamin: Kami Selalu Bertekad Pertahankannya
Menurut SBY, Partai Demokrat selalu melihat dua aspek penting yaitu jika pilkada langsung rakyat sudah terbiasa karena sudah berjalan selama 10 tahun ini.
Selain itu, pilkada langsung juga segaris dengan sistem presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan sistem parlementer yang presiden atau perdana menterinya dipilih di parlemen, karena parlemen adalah pilihan dan mewakili rakyat.
"Dengan demikian, kalau kembali pada pilihan kita buah reformasi, tentunya pilihan pilkada langsung perlu dijaga dan dipertahankan," kata SBY. Selengkapnya .
Halaman Selanjutnya
Menurut SBY, Partai Demokrat selalu melihat dua aspek penting yaitu jika pilkada langsung rakyat sudah terbiasa karena sudah berjalan selama 10 tahun ini.