Sumber :
- ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna
VIVAnews
- Presiden terpilih Joko Widodo berencana untuk melakukan peleburan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) ke dalam kantor kepresidenan.
Menurut Jokowi, kantor kepresidenannya nanti hanya akan terdiri dari 3 unit kerja saja. Hal itu ia lakukan lagi-lagi demi kepentingan pengefisiensian dalam seluruh kinerja pemerintahannya.
Baca Juga :
Terpopuler: Teuku Ryan Tertekan Jadi Suami Ria Ricis, Nikita Mirzani Bongkar Aib Rizky Irmansyah
Baca Juga :
Viral Fortuner Pelat Polri Ugal-ugalan, 2 Pemuda Tanggung Biadab Cekoki Lalu Perkosa Siswi SMP
"Isinya adalah penasihat harian yang memberikan saran yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, komunikasi, dan implementasi program pemerintahan," ujar Jokowi.
UKP4 dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Desember 2009. Selama masa pemerintahan SBY-Boediono kepala UKP4 ditunjuk langsung oleh presiden. Ia bertugas untuk mengkoordinasikan sinergi dan kerja sama lembaga presiden dengan kementerian, lembaga-lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah-pemerintah daerah untuk memperoleh informasi dan dukungan teknis yang berguna untuk menyukseskan program-program pembangunan pemerintah.
Sama halnya seperti Presiden SBY, di masa pemerintahannya nanti, presiden terpilih Joko Widodo pun akan melakukan penunjukan langsung kepala UKP4 dan kepala lembaga-lembaga lainnya di dalamnya kantor kepresidenan. Namun Jokowi enggan membeberkan kriteria yang akan dipakainya untuk memilih nama yang akan mengisi unit-unit kerja penting di dalam struktur pemerintahannya itu.
"Pokoknya nanti orang terdekat yang mengisinya," ucap Jokowi. (ita)
Halaman Selanjutnya
UKP4 dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Desember 2009. Selama masa pemerintahan SBY-Boediono kepala UKP4 ditunjuk langsung oleh presiden. Ia bertugas untuk mengkoordinasikan sinergi dan kerja sama lembaga presiden dengan kementerian, lembaga-lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah-pemerintah daerah untuk memperoleh informasi dan dukungan teknis yang berguna untuk menyukseskan program-program pembangunan pemerintah.
