Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan bahwa sebenarnya sejak awal Ketua Umum Partai Demokrat, . Namun, harus ada sejumlah perbaikan di segala aspek.
Namun, ternyata dalam sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada, hasilnya berbeda dari harapan SBY. Sehingga sebagai Presiden, dia akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Perpu ini dikeluarkan untuk membatalkan UU Pilkada agar yang semula gubernur dan walikota dipilih DPRD menjadi pilkada langsung.
Baca Juga :
Riset: Isu Keberagaman, Kesetaraan dan Inklusivitas Masih Jadi Tantangan Perusahaan di Indonesia
"Pilkada langsung ini kan ada di masa beliau. Artinya komitmen SBY konsisten pemilihan kepala daerah secara langsung tetapi ada perbaikan, karena dari awal beliau memperjuangkan pilkada langsung dengan 10 perbaikan," kata Nurhayati.
Nurhayati juga membantah dikeluarkannya Perppu ini hanya untuk memperbaiki citra SBY. Menurutnya, banyaknya kritikan dari masyarakat ini karena adanya berita yang memutarbalikkan fakta.
"SBY kan pilkada langsung, dan perppu ini adalah konsistensi beliau dalam memperjuangkan pilkada langsung. Kami berharap media memberitakan ini sejak awal. Beliau konsisten dengan demokrasi," kata dia.
Jika pilkada langsung tanpa ada perbaikan, kata Nurhayati, sama saja dengan menistakan masyarakat. Demokrat, kata dia, tidak akan takut dengan penolakan DPR atas perpu itu.
"Demokrat bersama rakyat tidak bersama kanan atau kiri. Ini tidak desakan kanan atau kiri. Ini inisiatif presiden karena beliau menginginkan pilkada langsung dengan perbaikan. Kita butuhkan rakyat bersama rakyat," kata dia. (one)
Halaman Selanjutnya
"SBY kan pilkada langsung, dan perppu ini adalah konsistensi beliau dalam memperjuangkan pilkada langsung. Kami berharap media memberitakan ini sejak awal. Beliau konsisten dengan demokrasi," kata dia.
