Kata SBY soal Perppu Pilkada Dianggap Genting

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Andika Wahyu

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (perppu). Tujuannya, untuk menggugurkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang baru saja disahkan oleh DPR beberapa hari lalu.

Untuk diketahui, perppu hanya bisa dikeluarkan presiden bila negara dalam keadaan genting. Apa yang membuat SBY menilai bahwa negara dalam keadaan genting?

"Tentang syarat kegentingan yang memaksa untuk terbitnya perppu, sesuai ketentuan Pasal 22 UUD 1945, perlu saya tegaskan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menjelaskan bahwa perppu adalah subjektifitas Presiden, yang objektifitas politiknya dinilai oleh DPR ketika perppu itu diajukan untuk mendapatkan persetujuan," kata SBY saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis malam, 2 Oktober 2014.

Putusan MK itu sendiri, kata SBY, mensyaratkan kegentingan yang memaksa terjadi jika ada kebutuhan hukum yang mendesak, terjadinya kekosongan hukum, terjadinya ketidakpastian hukum.