Sumber :
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews
- Aktivis Lingkar Madani, Ray Rangkuti, tidak mempermasalahkan keinginan Partai Golkar menolak Perppu terkait pilkada langsung yang dikeluarkan Presiden SBY. Pernyataan ini disampaikan pada forum diskusi mengenai Perppu Pilkada, Sabtu 6 Desember 2014.
"Perppu ini tidak perlu ada, Kecuali ini kebutuhan publik yang mendesak mendatang. Karena, seperti Perppu yang kelebihan muatan," kata Ray Rangkuti.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Perppu ini tidak perlu ada, Kecuali ini kebutuhan publik yang mendesak mendatang. Karena, seperti Perppu yang kelebihan muatan," kata Ray Rangkuti.
Baca Juga :
Tayang Perdana Hari Ini 28 Maret 2024, Film "Keluar Main 1994" Siap Hibur Penonton
Menurutnya Pilkada boleh saja langsung asalkan semuanya transparan. Harus ada fit and proper test. "Karena ada ketidakjelasan, makanya KMP menolak Perppu ini," lanjut Ray.
Sementara itu, politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi, menyatakan bahwa partainya tetap konsisten bahwa pilkada langsung harus ada dengan perbaikan dan penyempurnaan.
"Kami walk out waktu itu, karena pemilihan langsung memang harus ada. Kami konsisten setuju pilkada langsung, saya berharap dari Golkar mempertimbangkannya lagi, sebelum terlaksananya pilkada sebentar lagi, KIH sudah jelas, tinggal teman-teman di KMP," kata Didi.
Sementara itu, kader Partai Golkar, Agun Gunanjar menyatakan bahwa dirinya secara pribadi juga menyetujui pilkada langsung asalkan ada perbaikan sistem.
"Komitmen jalankan perppu, saya waktu di Komisi II adalah salah satu yang bertahan. Tapi karena pemilihan yang plintat plintut, saya dulu menolak. Tapi, karena Golkar adalah suara rakyat, jadi saya setuju pilihan langsung oleh rakyat," kata Agun.
Dido irawadi menambahkan perbaikan ke depan harus ada e-voting untuk menghindari kecurangan-kecurangan. "Kita perlu sepertinya lakukan e-voting, karena di luar negeri sudah dilakukan," kata Didi. (ren)
Halim Fikri/ Jakarta
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya Pilkada boleh saja langsung asalkan semuanya transparan. Harus ada fit and proper test. "Karena ada ketidakjelasan, makanya KMP menolak Perppu ini," lanjut Ray.
