Sumber :
VIVAnews - Komisi IX DPR RI menggali banyak informasi penting seputar pelaksanaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pelaksanaan layanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Kaltim sangat baik dibanding provinsi lainnya.
Dalam rangkaian agenda kunjungan kerja ke Samarinda, Kaltim, tim kunker bertemu dengan jajaran Pemprov Kaltim, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKKBN, IDI, dan lain-lain. Tim Kunker ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri (F-PG) dengan mengikutsertakan 12 anggota lainnya.
Baca Juga :
Cerita Perjuangan TikTokers Sasya Livisya, Sering Dapat Hate Comment karena Penampilannya
Hari pertama kunker, Senin (8/12), tim mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemprov Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim dan diterima oleh Sekda Kaltim Rusmadi. Komisi IX sangat berkepentingan menggali banyak informasi soal pelaksanaan JKN atau KIS oleh BPJS Kesehatan. Di tengah sosialisasi yang belum masif dari BPJS Kesehatan, namun layanan kesehatan di Kaltim relatif baik. Di sektor kesehatan, rumah sakit swasta yang bermitra dengan BPJS Kesehatan akan terus bertambah.
Baca Juga :
Terpopuler: Alasan Heerenveen Lepas Nathan Tjoe-A-On, Calon Kiper Timnas Indonesia Sabet Scudetto
Untuk menyesuaikan dengan program pemerintah pusat yang merilis program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pemprov Kalimantan untuk sementara telah membagikan KIS kepada 16 ribu peserta yang dibagikan di kantor pos. Informasi lainya,Pemprov Kaltim akan bangun 15 rumah sakit pratama di berbagai titik perbasatasan di Kaltim. Dan saat ini, Kaltim masih kekurangan dokter spesialis.
Di sektor ketenagakerjaan, Komisi IX sangat senang bahwa Kaltim hampir tak pernah diguncang aksi demonstrasi pekerja yang menuntut upah lebih. Semuanya berjalan damai tanpa pernah ada keributan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kaltim mengungkapkan, selama ini pengusaha dan pekerja selalu mengembangkan sistem dialogis untuk membangun iklim kerja yang tenang dan sehat. Upah minimum Kaltim pada 2014 sebesar Rp1,8 juta. Pada 2015 nanti akan menjadi Rp2 juta lebih.
Pada hari kedua kunker, Selasa (9/12), Komisi IX DPR berkunjung ke Kantor Wali Kota Balikpapan untuk meninjau sekaligus mendalami informasi layanan kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Anggota tim kunker Komisi IX terdiri dari 13 orang. Mereka adalah Ribka Tjiptaning dan Imam Suroso (keduanya F-PDI Perjuangan). Saniatul Latvia, Aditya Anugrah Moha, dan Charles J Mesang (ketiganya F-PG).
Anggota lainnya adalah Putih Sari (F-Gerindra), Verna Gladies Merry Inkiriwang dan Aliyah Mustika Ilham (keduanya F-PD). Ali Taher Parasong (F-PAN), Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem), Hamid Noor Yasin (F-KS), dan Ermalena (F-PPP). (mh) (www.dpr.go.id)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Untuk menyesuaikan dengan program pemerintah pusat yang merilis program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pemprov Kalimantan untuk sementara telah membagikan KIS kepada 16 ribu peserta yang dibagikan di kantor pos. Informasi lainya,Pemprov Kaltim akan bangun 15 rumah sakit pratama di berbagai titik perbasatasan di Kaltim. Dan saat ini, Kaltim masih kekurangan dokter spesialis.
