- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, yakin keputusan Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie yang berubah-ubah soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah bukan sikap yang tidak konsisten. Menurutnya keputusan hasil Musyawarah Nasional di Bali yang menolak Perppu adalah aspirasi dari daerah.
"Saya kira tidak ada yang inkonsisten, semua konsisten. Suara dari bawah, siapa sih yang bisa menolak? Itu kan suara aspirasi dari daerah menginginkan tetap pemilihan lewat DPRD," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 11 Desember 2014.
Fadli mengatakan perbedaan pendapat adalah hal yang biasa di dalam partai.
Koalisi Merah Putih menurutnya juga tetap konsisten mendukung Perppu yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir masa jabatannya sebagai Presiden Keenam itu.
"Sikap kami di KMP di bulan Oktober juga menyetujui Perppu itu. Sampai sekarang tidak ada yang berubah," katanya.
Fadli yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu juga tidak mempermasalahkan apakah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keduanya mekanisme itu menurut Fadli sama-sama demokratis.
"Tetapi kita tahu ada kelebihan dan kekurangan. Biaya politik tinggi, di sisi (pilkada melalui DPRD) lain tidak menjamin korupsi akan berkurang," katanya.
Baca juga:
eSIM Bagian dari Mengurangi Jejak Karbon
Telkomsel juga telah meluncurkan Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) yang diharapkan dapat mengurangi limbah bekas cangkang kartu SIM.
