Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews
- Partai Demokrat mempertanyakan alasan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ingin merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah. PDIP memang berencana merevisi perppu itu ketika sudah disahkan menjadi undang-undang.
"Secara umum semua sudah menyatakan dukungan kenapa direvisi?" kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua ketika dihubungi, Senin 15 Desember 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
5 Kontroversi Chandrika Chika, dari Hubungannya dengan Thariq Halilintar hingga Tersandung Narkoba
"Secara umum semua sudah menyatakan dukungan kenapa direvisi?" kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua ketika dihubungi, Senin 15 Desember 2014.
Apalagi, kata Max, seluruh partai politik bahkan Koalisi Merah Putih saja sudah menyatakan dukungannya terhadap perppu itu. Sebab, Max yakin perppu itu akan menguntungkan semua partai politik.
Max juga membantah bahwa perppu itu dikeluarkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tergesa-gesa, sehingga ada beberapa pasal yang dinilai kurang.
"Saya kira tidak juga (terburu-buru), perppu itu dibuat sudah berkonsultasi dan mendapat masukan dari para pakar," kata dia.
Sehingga, Demokrat menilai bahwa isi perppu itu tak perlu lagi direvisi. "Kalau mau dukung ya dukung, tapi mau revisi ya berarti ada apa-apa," lanjutnya.
Meski demikian, Partai Demokrat memberikan ruang kepada PDIP jika ingin merevisi perppu itu. Asalkan, semua partai politik diajak bicara mengenai revisi ini.
"Saya kira perppu itu sudah ditandatangani kalau revisi perlu pembicaraan apakah perppu harus direvisi, kita lihat nanti dukungannya bagaimana. Tapi kalau mau revisi harus ada pembicaraan bersama. Pasal mana saja yang akan direvisi," lanjutnya.
Meski begitu, sampai saat ini PDIP belum menghubungi Partai Demokrat secara khusus mengenai rencana revisi perppu ini.
"Belum (ada pembicaraan dengan PDIP), saya kira itu usul pribadi saja, kalau partai (PDIP) belum," lanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan ingin merevisi perppu pilkada. Alasanya, ada beberapa pasal yang memang perlu dilakukan perbaikan. Sebab, proses pembuatan perppu yang dilakukan SBY terkesan tergesa-gesa.
Salah satu poin yang ingin direvisi adalah, aturan pemilihan kepala daerah secara paket. Artinya rakyat secara langsung memilih kepala daerah dan wakilnya. Sementara dalam perppu itu hanya ditulis rakyat memilih kepala daerahnya saja.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Apalagi, kata Max, seluruh partai politik bahkan Koalisi Merah Putih saja sudah menyatakan dukungannya terhadap perppu itu. Sebab, Max yakin perppu itu akan menguntungkan semua partai politik.
