- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Fraksi Partai Amanat Nasional, secara mendadak mengisyaratkan perubahan keputusannya mendukung Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. PAN meminta, keputusan ini harus dikonsultasikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden.
"Kami hormati hak prerogatif presiden. Komjen Budi Gunawan memang memiliki kemampuan dan layak untuk jadi Kapolri. Tapi PAN menghormati proses hukum. Kami sarankan agar pimpinan dewan konsultasikan dulu keputusan ini kepada Presiden," kata anggota Fraksi PAN Alimin Abdullah dalam Sidang Paropurna DPR, Kamis, 15 Januari 2015.
Konsultasi tersebut, penting dilakukan. Sehingga keputusan yang telah diambil oleh DPR tentang penunjukkan Kapolri yang sedang tersandung dengan status tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki kekuatan dan dapat dihargai oleh seluruh pihak.
"Agar putusan ini dapat dihormati baik itu oleh Presiden, masyarakat maupun lembaga lainnya," kata Alimin.
Sebelumnya, kritik serupa juga telah dilayangkan oleh Fraksi Partai Demokrat tentang persetujuan Komisi III DPR untuk menerima Budi Gunawan tanpa syarat.
Dalam surat tertulis yang ditandatangani oleh Edhie Baskoro Yudhoyono dan dibacakan oleh Benny Kabur Harman, Demokrat tetap berpegang pada komitmennya untuk menunda persetujuan pengesahan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Kami meminta untuk menunda persetujuan pengesahan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Benny.
Usulan dua fraksi ini langsung direspons pimpinan Rapat Paripurna Taufik Kurniawan. Ia mengusulkan kepada forum untuk dilakukan lobi antar pimpinan fraksi dan menskors sidang untuk beberapa waktu.
Baca juga:
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
