- Dwi Royan/VIVA.co.id
VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi I DPR, yang membidangi hubungan luar negeri, Hanafi Rais Wiryosudarmo, meminta Presiden Joko Widodo tak tunduk pada asing. Walau, dunia barat mengecam hukuman tembak mati terpidana narkoba.
"Eksekusi itu merupakan langkah deterrence agar Indonesia tidak menjadi arena dan korban perdagangan narkoba," kata Hanafi, saat dihubungi VIVA.co.id, Senin 19 Januari 2015.
Walau Belanda dan Brazil telah menarik dubesnya, Hanafi menilai mungkin hanya bersifat sementara.
Alasannya, lanjut putra tokoh Reformasi Amien Rais ini, karena Perdana Menteri Belanda dan Presiden Brazil juga memiliki konstituen politik yang harus dipelihara dengan sikap politik.
"Namun ke depan tugas Menlu RI adalah menunjukkan bahwa kita tetap bersahabat terhadap pemerintah Belanda dan Brazil, tetapi kita tidak akan pernah bersahabat dengan gembong narkoba," jelas politisi PAN ini.
Hanafi mendukung kebijakan eksekusi mati yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla ini.
Dia meminta, pemerintah tidak tunduk pada asing.
Lagipula, kata Hanafi, hubungan Indonesia-Belanda lebih banyak ditentukan oleh perdagagangan dan investasi yang basisnya adalah mutualisme fungsional.
"Jadi kasus hukuman mati ini pasti hanya akan jadi riak kecil sahaja tidak akan berpengaruh pada hubungan ekonomi," katanya.
Selain itu, kata Hanafi, Indonesia dan belanda masih punya banyak common interest yang bisa jadi penyangga hubungan kedua bangsa. Dia mencontohkan seperti kasus terorisme, demokrasi dan lain-lain.
"Dengan brazil juga sama. Jarak geografis yang jauh antara kedua negara membuat signifikansi hubungan kedua negara tidak terlalu besar," katanya.
Dengan situasi itu, menurut Hanafi membuat hubungan ekonomi juga tidak terlalu kuat. "Jadi tidak banyak pengaruhnya," katanya.
Enam terpidana narkoba, dieksekusi mati oleh pemerintah Indonesia. Dua di antaranya adalah warga Belanda dan Brazil.
Eksekusi dilakukan pada Minggu 18 Januari 2015 pukul 00.30 WIB. Setelah eksekusi itu, pemerintah Belanda dan Brazil, menarik dubes masing-masing dari Indonesia.
Baca juga:
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
