Mengapa Wantimpres Jokowi Didominasi Orang Parpol?

Visi Pembangunan Indonesia
Sumber :
  • Antara/Andika Wahyu
VIVAnews
WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia
- Presiden Joko Widodo telah melantik Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Senin 19 Januari 2015. Namun, dari sembilan wantimpres itu didominasi oleh tokoh-tokoh dari partai politik pendukungnya.

Jokowi Minta Kemudahan Berusaha Naik, Ini Langkah BKPM

Menurut menteri Sekretaris Negara Pratikno, pemilihan sembilan wantimpres ini tentu bukan tidak ada alasan. Banyaknya orang dari partai politik ini dikarenakan Jokowi membutuhkan orang-orang yang punya jaringan kuat untuk mendukung pemerintahannya.
Jokowi Ingin Kemudahan Berusaha RI Naik ke Peringkat 40


"Ya kita perlu orang-orang yang punya jaringan yang kuat dan punya kompetensi yang kuat memberikan pertimbangan pada presiden, diminta maupun tidak diminta," kata Pratikno di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 19 Januari 2015.


Sehingga, memang dibutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus baik di politik maupun di sosial. Sebab, mereka memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden.


Selain itu, kata dia, wajar jika sebagian besar berasal dari artai politik sebab, pemerintah tentu memiliki hubungan yang erat dengan partai pendukung.


"Tentu saja dukungan yang utama diperlu dari partai lain," kata dia.


Meski demikian, Pratikno menegaskan bahwa posisi wantimpres ini bukan karena adanya politik transaksional.


"Di situ juga ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Dan perlu diingat masih ada sekjen yang akan mendukung, kemudian ada beberapa staf ahli untuk masing-masing anggota wantimpres," kata dia.


Jokowi mengangkat sembilan orang menjadi anggota Wantimpres. Enam diantaranya merupakan politikus senior dari partai politik pendukungnya.


Mereka adalah, Shidarto Danusubroto (PDIP), Suharso Monoarfa (PPP kubu Romahurmuziy), Jan Darmadi (Nasdem), Rusdi Kirana (PKB), Yusuf Kartanegara (PKPI), dan Subagyo HS (Hanura).


Sementara tiga lainnya Abdul Malik Fajar (Menteri era Presiden Megawati Soekarnoputri), Sri Adiningsih (Megawati Institute), dan Hasyim Muzadi (mantan Ketua PBNU, tim sukuses JOkowi).
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya