- Antara/ Andreas Fitri Atmoko
VIVA.co.id - Bulan Desember 2015 yang akan datang tiga kabupaten di DIY melaksanakan Pilkada langsung secara serentak. Permasalahan data pemilih masih akan menjadi masalah pelik yang harus dihadapi tiga KPUD yang menjalankan tahapan pilkada.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengaku menemukan setidaknya 80 ribu penduduk di Yogyakarta yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. Jika dari sekarang tidak mendapatkan perhatian serius maka akan menjadi bumerang ketika pilkada berlangsung.
"Tiga KPUD yang melaksanakan pilkada harus segera melakukan pembenahan daftar pemilih mulai saat ini juga. KTP ganda sangat berpotensi untuk dijadikan alat penggelembungan suara," katanya kepada VIVA.co.id, Kamis, 22 Januari 2015.
Menurutnya, KPUD harus segera melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk mengetahui jumlah pemilih potensial dan kemungkinan masih terjadinya KTP ganda karena belum semua penduduk membuat e-KTP.
"Data yang ada di Disdukcapil bisa menjadi salah satu acuan untuk pemutakiran data pemilih," ucapnya.
Komisi A akan mengundang KPUD DIY dan Ketua KPUD di tiga kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada secera serentak untuk mengetahui kesiapan mereka melaksanakan tahapan pemilu terlebih mengenai validasi data pemilih yang selalu menjadi permasalahan setiap Pilpres, Pilleg dan Pilkada digelar.
"Harapan kita dengan pertemuan tersebut nanti ada masukan bagi Komisi A terkait masalah kependudukan dan juga masukan bagi KPUD dalam rangka tahapan pilkada khususnya daftar pemilih," ujarnya.
Terpisah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna mengetahui data pemilih potensial untuk pemilihan kepala daerah mendatang.
"Dari pihak KPUD sendiri sudah melakukan koordinasi dengan Disdukcapil dengan melayangkan surat untuk minta data pemilih potensial terakhir. Data ini nantinya yang akan menjadi acuan kami dalam pemutakhiran data pemilih," kata Komisioner KPUD Bantul, Divisi Logistik dan Keuangan, Didik Joko Nugroho
Selain terkait data pemilih, kata Didik, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul, terkait dengan penganggaran Pilkada Bantul yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2015.
"Kami juga mulai memastikan kembali bahwa anggaran Pilkada masuk dalam APBD 2015, dan untuk mekanisme pengelolaan sudah kami koordinasikan antara KPU Bantul dengan DPKKAD," katanya.
Lebih lanjut Didik mengatakan anggaran penyelenggaraan Pilkada Bantul telah disetujui sebesar Rp15 miliar dalam APBD 2015, anggaran tersebut diasumsikan bahwa pelaksanaan sistem demokrasi tersebut untuk satu putaran.
"Ada tiga komponen yang butuh anggaran besar, yakni teknis penyelenggaran pemilu di KPU, kemudian teknis pengawasan yang ada di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan pengamanan di kepolisian," ujarnya.
Baca juga:
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
PDIP sampai saat ini belum memutuskan calon gubernur DKI.
