Sumber :
- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id -
Tudingan Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, bahwa Ketua KPK Abraham Samad pernah menjalin komunikasi untuk menjadi cawapres Joko Widodo, harus dibuktikan di Komite Etik KPK.
Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboebakar Alhabsy, di gedung DPR, Jakarta, Kamis 22 Januari 2015.
Kata Aboebakar, pertemuan Abraham Samad dengan tim sukses Jokowi-JK saat itu, bertentangan dengan kode etik KPK yang mengharuskan komisionernya untuk menjaga diri dari kepentingan kelompok atau politik praktis.
Pansus KPK
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Komjen BG: Pak Kapolri Masih Lama Pensiun
Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboebakar Alhabsy, di gedung DPR, Jakarta, Kamis 22 Januari 2015.
Kata Aboebakar, pertemuan Abraham Samad dengan tim sukses Jokowi-JK saat itu, bertentangan dengan kode etik KPK yang mengharuskan komisionernya untuk menjaga diri dari kepentingan kelompok atau politik praktis.
"Bila apa yang disampaikan Sekjen PDIP itu benar, dapat dikatakan bahwa secara sadar sebenarnya Abraham Samad telah memasuki ranah politik," kata Aboebakar.
Aboebakar mengatakan, bila seorang Ketua KPK sudah memiliki afiliasi politik tertentu, maka upaya pemberantasan korupsi yang sedang gencar dilakukan KPK, tamat.
Abeobakar khawatir, publik akan melihat kalau Abraham Samad hanya memanfaatkan KPK untuk kepentingan politik saja.
"Pastilah publik akan melihat, apa yang dilakukan ketua KPK syarat dengan kepentingan politik. Bahkan mungkin ada yang menduga, jabatannya digunakan untuk alat politik tertentu," kata.
Oleh karena itu, untuk membuktikan semua tuduhan PDIP, Aboebakar meminta agar segera dibentuk Komite Etik KPK untuk memeriksa Abraham Samad. Persoalan ini, katanya, tak sesederhana kasus bocornya sprindik Anas Urbaningrum beberapa waktu lalu.
"Haruslah segera didorong untuk membawa persoalan ini ke komite etik. Karenanya harus mendapatkan skala prioritas untuk segera menyidangkannya," ujarnya.
Pansus KPK
Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Asrul Sanim mendesak untuk segera dibentuk Pansus KPK.
"Di komisi III keinginan membuat pansus pertemuan Abraham Samad dengan petinggi PDIP sudah kencang," kata Asrul di gedung DPR RI.
Asrul menjelaskan pembentukan pansus ini mempunyai dasar yang mengacu pada kode etik KPK itu sendiri. Anggota Komisi III itu menyebut ada tiga poin yang harus dijaga pimpinan KPK.
"Pertama, semua jajaran KPK tidak boleh sendiri saat bertemu dengan pihak lain. Kedua, pertemuan itu harus terkait tugas fungsi dan bukan agenda lain. Ketiga, pertemuan harus diketahui dan disetujui komisioner KPK yang lain," jelasnya.
Dia memastikan pembentukan pansus bertujuan untuk menyelamatkan institusi KPK, bukan untuk mengintervensi lembaga itu. "Pansus jangan dilihat sebagai intervensi. Kami ingin membersihakan KPK. KPK harus menjalankan hukum secara murni tanpa ada yang bonceng," kata Asrul.
Tuduhan adanya pertemuan antara PDIP dengan Abraham Samad itu disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Krisyanto.
"Sekitar pukul 00.00 WIB, saya diperintahkan Pak Jokowi untuk menghadap Abraham Samad, untuk menyampaikan hasil putusan kami. Kala itu, Abraham Samad langsung menyebut bahwa kegagalannya menjadi cawapres disebabkan oleh Budi Gunawan," kata Hasto.
Hasto tidak menampik, bila jauh sebelumnya memang ada komunikasi politik antara tim pemenangan Joko Widodo dengan tim dari Abraham Samad untuk menjadikan keduanya sebagai capres dan cawapres. Namun, kalkulasi politik saat itu memaksa nama Abraham Samad harus dicoret dari penjaringan calon pendamping Joko Widodo.
Kata Hasto, komunikasi dengan tim Abraham Samad dilakukan lebih dari lima kali, dan dimotori oleh dua oknum yang sama-sama berinisial D. [Baca selengkapnya ]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Bila apa yang disampaikan Sekjen PDIP itu benar, dapat dikatakan bahwa secara sadar sebenarnya Abraham Samad telah memasuki ranah politik," kata Aboebakar.
