- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi kisruh antara KPK dan Polri menyusul penangkapan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi.
"Presiden merupakan pimpinan bangsa, sehingga dapat berbicara dengan penyelenggara negara lainnya untuk memecahkan masalahnya," kata Yusril di Medan, Jumat, 23 January 2015.
Yusril berharap KPK dan Polri dapat menahan diri. Polri tidak bisa disalahkan jika menggunakan kewenangannya dan KPK juga bisa melakukan hal yang sama, karena memiliki wewenang yang sama.
"Namun jika kewenangan dipertontonkan seperti ini kepada publik, dikhawatirkan akan akan menurunkan kewibawaan aparatur negara," ujarnya.
Menurut Yusril, penegakan hukum harus steril dari konflik kepentingan. "Semua pihak harus menahan diri," katanya.
Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dicokok oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri pagi tadi. Bambang disangka mengarahkan para saksi untuk berbohong dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstiusi pada 2010 lalu.
Publik menganggap kasus ini dimunculkan tak terlepas dari konflik kepentingan pasca KPK menetapkan status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan yang saat itu baru saja dicalonkan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman yang diberhentikan lebih cepat.
Baca berita lain:
Dua Mantan Pimpinan KPK Harusnya Sampai Pengadilan
"Karena di situlah ujung keadilan itu didapatkan," ujar kapolri.
