Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak setuju gagasan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana tentang pemberian hak imunitas terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Enggak bisa seperti itu. Kamu kalau bunuh orang ya tetap harus ditangkap. Kamu kalau korupsi ya tetap harus ditangkap," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 26 Januari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Perwira Menengah Polda se-Indonesia Datangi KPK
"Enggak bisa seperti itu. Kamu kalau bunuh orang ya tetap harus ditangkap. Kamu kalau korupsi ya tetap harus ditangkap," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 26 Januari 2015.
Baca Juga :
Jokowi Naksir Johan Budi Sejak Lama
Ahok mengatakan, tidak seorang pun bisa bertindak di atas hukum di Indonesia. Bila hak itu sampai diberikan, bisa jadi banyak orang yang ingin bekerja menjadi pimpinan KPK dan malah mempergunakan keistimewaan status imunitas yang diterimanya untuk melakukan korupsi dan penyelewengan.
"Bisa-bisa semua koruptor jadi anggota KPK dong? Jadi anggota KPK kan seperti jadi dewa," ujar Ahok.
Akan lebih baik, kata Ahok, bila hak imunitas yang diberikan kepada anggota KPK adalah hak imunitas terbatas seperti yang pernah diterimanya saat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hak imunitas anggota DPR, kata Ahok, hanya menjamin para anggota dewan tidak dituntut atas apa yang dinyatakannya.
Hal ini, kata Ahok, akan menjamin para anggota KPK itu lebih bebas bekerja sekaligus meminimalisir tindakan kriminalisasi terhadap mereka.
"Saya setuju gerakan Save KPK, tapi kalau mereka mau diberikan hak imunitas, hak imunitas yang seperti apa dulu?" ujar Ahok.
Baca juga:
?
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ahok mengatakan, tidak seorang pun bisa bertindak di atas hukum di Indonesia. Bila hak itu sampai diberikan, bisa jadi banyak orang yang ingin bekerja menjadi pimpinan KPK dan malah mempergunakan keistimewaan status imunitas yang diterimanya untuk melakukan korupsi dan penyelewengan.
