Sumber :
- ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo
VIVA.co.id
- Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta Presiden Joko Widodo tidak
grasa-grusu
untuk mengabulkan tuntutan pemberian hak imunitas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, pemberian hak imunitas, justru dapat mempersulit proses penegakan hukum.
"Ini kan negara hukum. Presiden saja bisa di-
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia
"Ini kan negara hukum. Presiden saja bisa di-
impeachment.
Kalau Presidennya punya imunitas, nanti nggak bisa di-
impeachment
," katanya di DPR RI, Jakarta, Senin 26 Januari 2015.
Syarief mengingatkan, Jokowi tidak bisa semaunya mengeluarkan Perppu imunitas KPK. Sebab, setelah Perppu terbit, Jokowi harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Lantas, bagaimana sikap fraksi Demokrat?
"Kita lihat perkembangannya nanti. Ini kan, baru wacana. Kita hanya akan menyikapi yang sudah pasti," kata Syarief.
Sebelumnya, mantan Wakil Menkumham, Denny Indrayana, mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu yang mengatur imunitas bagi pimpinan KPK. Alasannya, hak imunitas itu penting dalam rangka membentengi pimpinan KPK dari kriminalisasi. (asp)
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
impeachment.
